28 Juli 2026
10 Juli 2026
Kita Membesarkan Anak dengan Cinta, tetapi Mewariskan Ketimpangan melalui Budaya
Ada sebuah ironi besar dalam sejarah manusia: institusi yang paling sering disebut sebagai tempat pertama belajar cinta, justru menjadi tempat pertama manusia belajar tentang hierarki.
Keluarga.
Kata itu terdengar suci, hangat, dan nyaris tidak boleh disentuh kritik. Ketika negara melakukan kekerasan, kita menyebutnya penindasan. Ketika pasar mengeksploitasi manusia, kita menyebutnya kapitalisme. Tetapi ketika ketimpangan diwariskan melalui keluarga, kita sering menyebutnya tradisi, nilai, bahkan kodrat.
Di sinilah kekuasaan menemukan tempat persembunyian paling sempurna.
Ia tidak selalu memakai seragam. Kadang ia memakai nama ayah.
Dalam sejarah panjang masyarakat patriarkal, ayah tidak hanya hadir sebagai individu, melainkan dibangun sebagai simbol. Ia menjadi kepala, pemimpin, pelindung, sekaligus pemilik otoritas. Sebuah posisi yang tidak hanya menjelaskan tanggung jawab, tetapi juga memberikan legitimasi kekuasaan.
Masalahnya bukan pada keberadaan ayah.
Masalahnya adalah ketika status ayah dianggap sudah cukup sebagai bukti kebajikan.
Seorang laki-laki dapat memperoleh penghormatan hanya karena menyandang gelar "ayah", sementara perempuan harus membuktikan dirinya setiap hari melalui kerja yang tidak pernah selesai.
Masyarakat memberikan mahkota kepada ayah, tetapi memberikan daftar kewajiban kepada ibu.
Ayah diberi simbol.
Ibu diberi beban.
Di sinilah patriarki bekerja dengan sangat halus. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk larangan atau kekerasan terbuka, melainkan melalui kebiasaan kecil yang dianggap normal.
Siapa yang mengingat jadwal sekolah?
Siapa yang menghubungi guru?
Siapa yang mengetahui ketika anak sedang mengalami masalah?
Sering kali jawabannya adalah ibu.
Namun ketika ayah datang mengambil rapor sekali dalam satu semester, masyarakat bersorak seolah sebuah revolusi baru saja terjadi.
Betapa rendahnya standar yang diberikan kepada laki-laki, dan betapa luar biasanya beban yang diam-diam dipikul oleh perempuan.
Sosiologi keluarga menunjukkan bahwa pembagian peran tersebut bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial yang berlangsung panjang.
Anak laki-laki dibentuk untuk menjadi pencari nafkah, sementara anak perempuan dibentuk untuk menjadi perawat kehidupan. Keduanya diarahkan menuju peran tertentu bahkan sebelum mereka mampu memilih jalan hidupnya sendiri.
Masyarakat kemudian menyebutnya sebagai "peran gender".
Padahal, sering kali ia hanyalah pembagian kerja yang diberi pakaian moral.
Kapitalisme kemudian memperkuat mekanisme tersebut. Sistem ekonomi modern membutuhkan pekerja yang dapat menjual waktunya sebanyak mungkin kepada pasar. Laki-laki didorong menjadi mesin produktivitas, sementara kerja domestik dipindahkan ke ruang privat dan dibuat seolah bukan kerja.
Mengasuh anak bukan dianggap pekerjaan.
Mendampingi pendidikan bukan dianggap pekerjaan.
Merawat emosi keluarga bukan dianggap pekerjaan.
Semuanya dilakukan atas nama cinta.
Dan justru karena memakai nama cinta, eksploitasi itu menjadi sulit terlihat.
Inilah kekuatan ideologi: ia tidak memaksa manusia melalui ancaman, tetapi membuat manusia menerima bahkan mencintai posisi yang membatasi dirinya.
Namun, ayah pun sebenarnya menjadi korban dari sistem yang sama.
Patriarki memang memberikan privilese kepada laki-laki dalam banyak aspek, tetapi sekaligus menciptakan penjara maskulinitas.
Laki-laki diajarkan bahwa nilai dirinya berada pada kemampuan menghasilkan uang. Mereka diajarkan bahwa kelembutan adalah kelemahan, pengasuhan adalah wilayah perempuan, dan keterlibatan emosional bukan bagian dari identitas laki-laki.
Akhirnya lahirlah tragedi modern: seorang ayah dapat hadir sepanjang hidup anaknya secara biologis, tetapi absen dalam pengalaman hidup anaknya.
Ia membayar masa depan anaknya, tetapi kehilangan proses anaknya tumbuh.
Ia membangun rumah, tetapi tidak selalu memiliki waktu untuk tinggal di dalam kehidupan rumah tersebut.
Namun masyarakat tetap memberinya gelar sebagai ayah yang bertanggung jawab.
Sebab dalam budaya patriarki, menyediakan materi sering kali dianggap lebih penting daripada hadir secara emosional.
Padahal manusia tidak hanya membutuhkan biaya hidup.
Manusia membutuhkan hubungan.
Anak tidak mengenang masa kecilnya melalui jumlah tagihan yang dibayar orang tua. Anak mengingat suara, percakapan, perhatian, dan siapa yang datang ketika ia membutuhkan seseorang.
Karena itu, kritik terhadap patriarki bukanlah serangan terhadap keluarga. Justru sebaliknya, kritik adalah bentuk penghormatan agar keluarga tidak berubah menjadi museum tradisi yang menyimpan ketidakadilan.
Keluarga bukan tempat yang bebas dari politik.
Keluarga adalah politik pertama yang dialami manusia.
Sebelum mengenal negara, manusia mengenal otoritas di rumah.
Sebelum memahami hukum, manusia belajar aturan di keluarga.
Sebelum mengenal ketimpangan sosial, manusia belajar siapa yang boleh memerintah dan siapa yang harus melayani.
Maka pertanyaan paling penting bukan lagi:
"Apakah ayah sudah mengambil rapor?"
Pertanyaan yang lebih radikal adalah:
- Mengapa masyarakat masih menganggap keterlibatan ayah sebagai prestasi, sementara pengorbanan ibu dianggap kewajiban?
- Mengapa otoritas diwariskan kepada satu pihak, sementara kerja kehidupan dibebankan kepada pihak lain?
- Mengapa keluarga yang disebut suci justru sering menjadi tempat pertama di mana ketidakadilan dibuat terlihat normal?
Sebab mungkin masalah terbesar bukan ketika ayah tidak hadir.
Masalah terbesar adalah ketika sebuah kebudayaan telah mengajarkan bahwa ketidakhadiran itu dapat dimaafkan, bahkan dihormati.
Selama masyarakat masih menyamakan kelelakian dengan kekuasaan, serta keibuan dengan pengorbanan tanpa batas, maka rumah bukan hanya tempat manusia dilahirkan.
Rumah juga akan terus menjadi tempat pertama di mana manusia belajar tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang harus menanggung beban.
09 Juli 2026
Mahasiswa Sosiologi Itu Aneh: Sejarah Diurus, Ekonomi Dibahas, Wisuda Ditunda
Linimasa X lagi ramai.
Bukan soal Timnas.
Bukan juga soal diskon tanggal kembar.
Melainkan film Pengkhianatan G30S/PKI. Seperti biasa, setiap kali film itu muncul, mendadak semua orang menjadi sejarawan. Ada yang hafal kronologi, ada yang hafal dialog filmnya, ada yang hafal teori konspirasi, dan tentu saja ada yang paling hafal menyalahkan orang lain.
Saya?
Saya cuma membaca sambil senyum-senyum.
Sebab sampai hari ini saya belum pernah benar-benar berani menonton film itu sampai selesai.
Bukan karena takut adegan penyiksaannya.
Saya lebih takut setelah film selesai, saya malah membuka buku lagi.
Lalu jurnal.
Lalu arsip.
Lalu lupa kalau besok harus bekerja.
Trauma itu berawal dari masa kuliah.
Saya kuliah di Sosiologi.
Perhatikan baik-baik.
Sosiologi.
Bukan Sejarah.
Bukan pula Arkeologi.
Tapi entah setan akademik mana yang membisikkan sesuatu ke telinga saya waktu itu, saya malah memilih topik yang mengharuskan saya berkubang di bab sejarah.
Kalau dipikir sekarang, keputusan itu setara dengan orang yang masuk warung cuma mau beli es teh, tapi pulangnya bawa galon.
Awalnya saya pikir sederhana.
"Ah, sejarah cuma buat latar belakang."
Kalimat itu belakangan saya masukkan ke daftar kebohongan terbesar yang pernah saya ucapkan kepada diri sendiri.
Karena ternyata sejarah itu seperti membuka Wikipedia jam sebelas malam.
Satu artikel membawa ke artikel lain.
Tokoh A terkait dengan Tokoh B.
Tokoh B membawa ke Peristiwa C.
Peristiwa C mengantar ke arsip.
Arsip itu mengutip buku.
Buku itu menyuruh membaca buku lain.
Tahu-tahu ayam subuh sudah berkokok.
Saya masih duduk dengan mata merah sambil berkata,
"Sebentar lagi selesai."
Padahal yang selesai cuma stok kopi.
Teman-teman mulai seminar proposal.
Saya masih sibuk mencari referensi.
Teman-teman mulai penelitian.
Saya masih memperdebatkan latar belakang.
Teman-teman mulai sidang.
Saya masih sibuk membedakan mana sumber primer, mana sumber sekunder, mana sumber yang ternyata cuma mengutip sumber lain.
Kalau ada lomba membaca daftar pustaka, saya mungkin pulang membawa medali.
Lalu datanglah pertanyaan yang paling sering saya dengar.
"Lho, kamu kan anak Sosiologi. Ngapain ngurusin sejarah?"
Saya biasanya menjawab dengan sok akademis.
"Karena masyarakat hari ini dibentuk oleh masa lalu."
Padahal jawaban yang lebih jujur adalah,
"Karena saya terlalu penasaran."
Dan rasa penasaran itu mahal.
Bayarnya pakai semester.
Di titik paling putus asa, saya mulai berpikir hidup ini harus disederhanakan.
Saya menatap laptop.
Saya menatap rak buku.
Saya menatap langit-langit kamar kos.
Lalu muncul ide yang sekarang kalau diingat membuat saya ingin minta maaf kepada dosen pembimbing.
Bagaimana kalau skripsinya membahas SpongeBob SquarePants saja?
Jangan ketawa dulu.
Saya sudah punya argumennya.
Tuan Krabs adalah kapitalis.
Squidward adalah buruh yang mengalami alienasi akut.
SpongeBob adalah pekerja teladan yang terlalu mencintai pekerjaannya sampai lupa menuntut hak normatif.
Patrick? Ya... warga yang tidak sadar sedang hidup di bawah struktur, karena lebih sibuk tidur di bawah batu.
Plankton adalah oposisi yang modalnya cuma tekad.
Semakin saya menyusun kerangka berpikirnya, semakin saya merasa Karl Marx pasti diam-diam pernah liburan ke Bikini Bottom.
Saya benar-benar hampir percaya ide itu layak diajukan.
Untung saya masih punya rasa malu.
Saya batalkan niat tersebut sebelum dosen pembimbing kehilangan kesabaran.
Akhirnya saya mengambil keputusan yang saya kira jauh lebih waras.
Saya tinggalkan lorong sejarah.
Saya memilih menulis tentang kemiskinan struktural akibat industrialisasi.
Saya pikir hidup saya akan lebih tenang.
Nyatanya saya cuma pindah jenis penderitaan.
Kalau sebelumnya saya dikerjai sejarah, sekarang saya dikeroyok teori.
Marx datang membawa perjuangan kelas.
Weber mengajak memahami tindakan sosial.
Durkheim menjelaskan fakta sosial.
Belum selesai membaca mereka bertiga, muncul lagi teori ketergantungan, teori modernisasi, teori konflik, teori sistem dunia, dan entah teori apalagi yang semuanya merasa paling penting untuk dibaca.
Saya mulai sadar bahwa mahasiswa Sosiologi bukan kekurangan teori.
Mahasiswa Sosiologi kekurangan waktu.
Skripsi itu akhirnya selesai juga.
Lulus.
Wisuda.
Saya pikir penderitaan akademik sudah berakhir.
Saya salah lagi.
Bertahun-tahun kemudian saya menjadi guru.
Lalu datang program PPG Guru Tertentu.
Saya membuka pengumuman.
Mata saya membaca perlahan.
Bidang studi...
Sejarah.
Saya ulangi lagi.
Sejarah.
Anyingkan?
Dulu saya susah payah kabur dari bab sejarah.
Saya banting setir ke kemiskinan struktural akibat industrialisasi supaya hidup lebih damai.
Semesta rupanya cuma tertawa kecil.
"Lari saja dulu. Nanti juga balik lagi."
Sekarang saya kembali membaca kronologi.
Kembali menghafal tokoh.
Kembali membuka buku-buku sejarah.
Bedanya, kalau dulu membaca sejarah supaya cepat sidang, sekarang membaca sejarah supaya lolos PPG.
Saya akhirnya percaya bahwa hidup punya selera humor yang sangat aneh.
Seorang mahasiswa Sosiologi yang nyasar ke sejarah.
Nyaris menulis skripsi tentang SpongeBob dan teori perjuangan kelas.
Lalu banting setir membahas kemiskinan struktural akibat industrialisasi.
Eh, bertahun-tahun kemudian malah resmi belajar lagi di bidang Sejarah.
Jadi kalau hari ini ada yang bertanya kepada saya, "Kenapa anak Sosiologi bisa nyasar ke sejarah?"
Saya tidak akan menjawab dengan teori.
Saya cukup menjawab,
"Mungkin karena sejarah belum selesai dengan saya."
Dan kalau nanti selesai PPG ternyata saya disuruh mengajar IPS dengan porsi ekonomi lebih banyak?
Saya tidak akan kaget.
Saya sudah terlalu sering dikerjai alur cerita kehidupan.
Dibandingkan hidup saya, plot twist sinetron Indosiar terasa jauh lebih realistis.
Continue Reading06 Juli 2026
Untuk Dia yang Menenun Semesta Tanpa Meminta Balik
Aku tidak pernah benar-benar paham
bagaimana seorang perempuan bisa tetap kuat
meski hidup terus mengurangi dirinya sedikit demi sedikit.
Ibu tidak pernah mengajarkan teori besar tentang ketabahan.
Ia hanya bangun lebih pagi dari rasa lelahnya sendiri,
menyapu hari seperti menyapu debu yang tak pernah habis datang.
Di rumah yang sederhana itu,
aku belajar bahwa cinta tidak selalu berbentuk pelukan
kadang ia berupa diam yang tetap menyiapkan makan malam,
meski dunia di kepalanya mungkin sedang runtuh pelan-pelan.
Ibu tidak banyak bertanya tentang masa depanku.
Barangkali karena ia tahu:
hidup sudah cukup keras tanpa harus ditambah ramalan.
Ada hal-hal yang tak pernah ia ucapkan,
tapi aku membacanya di tangan yang kasar,
di mata yang selalu selesai menangis sebelum aku sempat sadar.
Kini aku mengerti,
menjadi ibu bukan soal menjadi kuat,
tapi soal tidak punya pilihan untuk menyerah
dan tetap menyebut itu sebagai kehidupan yang biasa saja.
Jika suatu hari aku terlalu sibuk memahami dunia,
semoga aku tidak lupa:
ada seseorang yang dulu menukar mimpinya
agar aku bisa belajar mengeja masa depan.
Ibu,
kalau aku hari ini bisa berdiri,
itu bukan karena aku hebat
tapi karena ada yang diam-diam tidak jatuh
agar aku tidak ikut terjatuh.
Continue Reading
Dokumentasi Perilaku Tidak Patuh
Sebuah Pledoi Seorang Mahasiswa Semi-Nomaden
"Pancasila bukan sekadar lima sila yang selesai dirumuskan. Ia adalah endapan sejarah, hasil dialektika panjang sebuah bangsa yang sedang mencari dirinya sendiri."
Saya tidak pernah masuk kelas Pancasila.
Kalimat itu mungkin cukup untuk membuat sebagian orang mengernyitkan dahi. Ada yang menganggap saya malas. Ada yang menganggap saya meremehkan dasar negara. Bahkan mungkin ada yang buru-buru menyimpulkan bahwa saya anti-Pancasila.
Tidak.
Saya justru terlalu menghormati Pancasila untuk sekadar menghafalnya.
Saya tidak pernah tertarik menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang selesai setelah ujian akhir semester. Bagi saya, jika Pancasila benar-benar sebuah filsafat, maka ia harus mampu menjawab pertanyaan, menerima kritik, bahkan diuji oleh sejarah. Sebab tidak ada filsafat yang hidup karena larangan bertanya.
Saya lebih tertarik mencari satu pertanyaan sederhana.
Bagaimana Pancasila lahir?
Pertanyaan itu membawa saya keluar dari ruang kuliah. Bukan menuju perpustakaan tempat yang, terus terang saja, tidak pernah benar-benar akrab dengan saya melainkan ke lapak buku bekas, kios fotokopian yang menjual buku-buku stensilan, sekretariat organisasi mahasiswa, kamar-kamar kos yang dipenuhi asap rokok dan tumpukan buku, hingga warung kopi tempat diskusi sering kali berlangsung sampai menjelang subuh.
Di sanalah kelas saya sebenarnya dimulai.
Tahun-tahun itu adalah masa yang menarik menjadi mahasiswa. Buku-buku yang dulu sulit ditemukan mulai kembali beredar. Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Pramoedya, Karl Marx, Max Weber, Antonio Gramsci, hingga C. Wright Mills berpindah tangan dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain. Tidak semua orang sepakat dengan isi buku-buku itu. Justru karena itulah buku-buku itu layak dibaca.
Saya membaca bukan untuk mencari ideologi baru.
Saya membaca untuk memahami Indonesia.
Semakin banyak membaca sejarah, semakin saya sadar bahwa Pancasila bukanlah gagasan yang muncul secara tiba-tiba pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang disahkan pada hari itu adalah rumusannya. Gagasannya sendiri telah tumbuh jauh sebelumnya, ditempa oleh kolonialisme, kemiskinan, perlawanan rakyat, dan perdebatan panjang para pemikir Indonesia.
Kolonialisme bukan hanya menghadirkan penjajahan politik.
Ia membentuk struktur sosial baru.
Politik Etis melahirkan kaum terdidik bumiputra.
Kapitalisme kolonial melahirkan buruh, pegawai, petani kecil, dan kelas menengah pribumi.
Kontradiksi-kontradiksi itu melahirkan kesadaran baru.
Kesadaran melahirkan organisasi.
Organisasi melahirkan perdebatan.
Dan dari perdebatan itulah perlahan lahir Indonesia.
Di situlah saya mulai memahami bahwa sejarah bangsa ini sesungguhnya adalah sejarah dialektika.
Tidak ada gagasan yang lahir sendirian.
Nasionalisme berdialog dengan sosialisme.
Islam berdialog dengan humanisme.
Tradisi Nusantara berdialog dengan modernitas.
Semuanya saling mengkritik, saling meminjam, saling mengoreksi.
Di tengah pusaran itu saya bertemu Tan Malaka.
Banyak orang mengenalnya hanya melalui kontroversi politiknya.
Saya justru tertarik pada MADILOG.
Bagi saya, MADILOG bukan kitab ideologi.
Ia adalah metode berpikir.
Materialisme mengajarkan agar kita memulai analisis dari kenyataan sosial, bukan dari angan-angan.
Dialektika menunjukkan bahwa perubahan lahir dari kontradiksi.
Logika menjaga agar kesimpulan dibangun melalui penalaran, bukan fanatisme.
Dari Tan Malaka saya belajar satu hal sederhana.
Jangan pernah menyembah sebuah gagasan.
Ujilah.
Setelah itu saya membaca Soekarno.
Di sana saya menemukan keberanian untuk berpikir dengan kaki berpijak di tanah Indonesia.
Soekarno tidak memaksakan teori Eropa mentah-mentah.
Ia melihat bahwa rakyat Indonesia bukan proletariat industri sebagaimana digambarkan Karl Marx.
Mayoritas rakyat Indonesia adalah petani kecil, nelayan, pengrajin, dan pedagang yang masih memiliki alat produksi sederhana, tetapi tetap hidup dalam struktur ekonomi kolonial yang menindas.
Dari kenyataan itu lahirlah Marhaen.
Marhaen bukan sekadar nama.
Ia adalah wajah sosial Indonesia.
Kemudian saya membaca Murba.
Saya menemukan dimensi lain.
Jika Marhaen menjelaskan struktur sosial rakyat Indonesia, maka Murba menjelaskan siapa yang menggerakkan sejarah.
Murba berbicara tentang rakyat sebagai subjek politik.
Rakyat bukan objek belas kasihan negara.
Bukan sekadar angka statistik.
Melainkan tenaga historis yang menentukan arah perubahan.
Semakin saya membaca, semakin saya merasa bahwa Murba dan Marhaen sesungguhnya sedang berbicara tentang manusia Indonesia dari dua sisi yang berbeda.
Marhaen menjelaskan kondisi sosialnya.
Murba menjelaskan kesadaran politiknya.
Yang satu menjelaskan mengapa rakyat tertindas.
Yang lain menjelaskan mengapa rakyat mampu mengubah sejarah.
Keduanya dipertemukan oleh dialektika.
Lalu saya bertemu Sutan Sjahrir.
Dari Sjahrir saya belajar bahwa keadilan sosial tidak cukup.
Keadilan harus berjalan bersama kebebasan.
Sosialisme yang membungkam demokrasi akan kehilangan kemanusiaannya.
Negara yang terlalu kuat dapat berubah menjadi penjara.
Revolusi yang kehilangan kritik hanya akan mengganti penguasa, bukan menghapus penindasan.
Di sinilah pembacaan saya mulai menemukan bentuknya.
MADILOG memberi saya metode berpikir.
Marhaenisme memberi saya pembacaan atas struktur sosial Indonesia.
Murba mengajarkan bahwa rakyat adalah pelaku sejarah.
Sjahrir mengingatkan bahwa emansipasi harus berjalan bersama demokrasi dan kebebasan.
Lalu di mana posisi Pancasila?
Bagi saya, Pancasila bukan lawan dari semua pemikiran itu.
Pancasila adalah sintesis.
Bukan sintesis dalam arti menghapus perbedaan.
Melainkan sintesis karena berhasil menyarikan nilai-nilai yang lahir dari pergulatan sejarah bangsa Indonesia.
Yang saya pahami, Pancasila adalah intisari ideologi bangsa yang lahir dari dialektika perjuangan kerakyatan Indonesia.
Ia bukan kemenangan nasionalisme atas sosialisme.
Bukan kemenangan agama atas sekularisme.
Bukan pula kemenangan negara atas rakyat.
Ia adalah titik temu dari berbagai arus pemikiran yang sama-sama berusaha menjawab satu pertanyaan besar: bagaimana manusia Indonesia dapat hidup merdeka, bermartabat, demokratis, dan berkeadilan.
Karena itu saya tidak pernah merasa membaca Tan Malaka membuat saya menjauhi Pancasila.
Sebaliknya.
Tan Malaka membantu saya memahami metode berpikir.
Soekarno membantu saya memahami realitas sosial Indonesia.
Sjahrir mengingatkan saya akan pentingnya demokrasi.
Dan Pancasila menjadi horizon etik yang merangkum semuanya dalam cita-cita kebangsaan.
Barangkali karena itulah saya tidak pernah benar-benar tertarik pada kelas Pancasila yang hanya meminta saya menghafal rumusan-rumusannya.
Saya lebih tertarik menelusuri genealogi yang melahirkannya.
Sebab saya percaya, dasar negara yang besar tidak lahir dari hafalan.
Ia lahir dari keberanian sebuah bangsa untuk berpikir.
Catatan Penutup
Dengan segala hormat, pledoi ini tidak ditulis sebagai pembenaran atas pilihan pribadi saya, apalagi sebagai upaya menghakimi cara orang lain belajar Pancasila. Tulisan ini hanyalah sebuah pembacaan yang lahir dari kegelisahan seorang mahasiswa yang lebih sering belajar dari buku-buku bekas, diskusi semalam suntuk, dan perdebatan yang tidak selalu menemukan kesimpulan.
Apabila ada kritik, sanggahan, atau tafsir yang berbeda, saya justru menyambutnya. Sebab saya percaya, Pancasila tidak akan menjadi lemah karena diperdebatkan secara ilmiah. Sebaliknya, ia akan tetap hidup ketika terus dibaca melalui sejarah yang melahirkannya, melalui dialektika yang membentuknya, dan melalui kenyataan sosial yang terus berubah.
Maka anggaplah tulisan ini bukan sebuah kata akhir.
Ia hanyalah undangan untuk memulai kembali percakapan yang barangkali terlalu lama kita anggap telah selesai.
Gelar Aulia
Mahasiswa Semi-Nomaden
Manisi, Juli 2010
Dunia Mengubahku, Sebuah Tembok di Timur Bandung Mengingatkanku
Kemarin aku kembali ke kampus. Yang paling mencuri perhatian bukan bangunannya, melainkan sebuah coretan baru di dinding kantin: "Bebaskan Tahanan Politik."
Kalimat itu sederhana, tetapi sanggup membuka kembali lorong-lorong ingatan. Seolah kampus mengingatkanku bahwa ia tidak pernah benar-benar berhenti menjadi ruang bagi gagasan, perdebatan, dan keberanian menyampaikan sikap.
Aku bertanya pada diri sendiri, apakah dunia telah mengubahku? Atau justru aku yang perlahan menjauh dari cara berpikir yang dulu kubanggakan?
Ada masa ketika setiap poster, diskusi, dan coretan di dinding terasa seperti undangan untuk berpikir lebih dalam. Kini hidup dipenuhi tenggat waktu, pekerjaan, dan tanggung jawab. Idealisme tidak selalu hilang, tetapi sering kali tertimbun oleh rutinitas.
Aku tahu waktu tak bisa diputar kembali. Namun melihat satu kalimat di tembok kantin membuatku sadar bahwa mungkin yang kurindukan bukan masa muda, melainkan keberanian untuk tetap berpikir merdeka. Bukan agar selalu sepakat dengan setiap slogan yang terpampang, tetapi agar tidak kehilangan kebiasaan untuk bertanya, menguji, dan mencari kebenaran.
Barangkali dunia memang mengubah banyak hal. Tetapi selama akal masih mau berpikir dan hati masih mau gelisah melihat kenyataan, barangkali masih ada bagian dari diriku yang tetap tinggal di kampus itu.
Continue Reading24 Juni 2026
memorabilia amnesia sosiologi Uin bandung 2008
23 Juni 2026
Dialog yang Diajarkan di Sekolah sebagai Cara Halus untuk Menertibkan Pikiran
Kalau kita mau jujur, banyak orang masih menganggap pendidikan itu urusan “mengisi kepala”. Padahal, kalau ditarik lebih dalam, pendidikan itu bukan sekadar transfer pengetahuan, tapi proses membentuk cara manusia saling memahami. Di titik ini, kita bisa masuk ke cara pandang Jürgen Habermas yang cukup tajam: manusia tidak hanya hidup dengan logika, tapi juga dengan komunikasi.
Habermas membedakan dua dunia yang sering saling bertabrakan dalam kehidupan sosial. Pertama adalah lifeworld, dunia keseharian yang dipenuhi nilai, budaya, bahasa, dan makna. Kedua adalah system, dunia yang diatur oleh aturan teknis, administrasi, efisiensi, dan kontrol. Masalah muncul ketika sistem terlalu dominan dan mulai “menelan” dunia kehidupan sehari-hari.
Kalau kita tarik ke pendidikan, kita bisa melihat ketegangan itu dengan cukup jelas. Sekolah bisa menjadi ruang hidup yang hangat, tempat orang saling memahami, berdialog, dan bertumbuh. Tapi di saat yang sama, ia juga bisa berubah menjadi mesin administrasi: ada target, standar, angka, dan prosedur yang harus dipenuhi. Tidak salah, tapi ketika semuanya hanya menjadi angka, yang hilang adalah percakapan.
Habermas menyebut bahwa inti dari masyarakat yang sehat adalah tindakan komunikatif yaitu interaksi yang tidak sekadar mengejar hasil, tetapi mencari pemahaman bersama. Dalam ruang kelas, ini berarti guru dan murid tidak berdiri sebagai komando dan pelaksana, tapi sebagai subjek yang sama-sama berpikir. Yang satu tidak hanya “menyampaikan”, yang lain tidak hanya “menerima”, tapi keduanya saling menguji makna.
Masalahnya, dalam banyak praktik pendidikan modern, komunikasi sering berubah menjadi instruksi satu arah. Bahasa menjadi alat kontrol, bukan alat dialog. Standar menjadi ukuran utama, bukan pemahaman. Di titik ini, pendidikan perlahan bergeser dari ruang diskusi menjadi ruang kepatuhan prosedural.
Habermas akan menyebut ini sebagai gejala kolonisasi lifeworld oleh sistem. Ketika logika administrasi terlalu jauh masuk ke ruang-ruang yang seharusnya bersifat dialogis, maka hubungan antar manusia menjadi dingin, formal, dan kaku. Bahkan dalam kelas, yang seharusnya penuh percakapan, bisa berubah menjadi ruang yang hanya mengejar ketercapaian indikator.
Sejarah pendidikan menunjukkan bahwa kecenderungan ini bukan hal baru. Setiap era punya dorongan untuk membuat pendidikan lebih “efisien”. Tapi efisiensi sering datang dengan harga yang tidak terlihat: berkurangnya ruang bertanya, menyempitnya diskusi, dan hilangnya keberanian untuk berbeda pendapat. Sosiologi membantu kita membaca bahwa ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi masalah cara kita memandang manusia.
Dalam perspektif Habermas, pendidikan seharusnya menjadi ruang publik kecil, tempat argumentasi diuji, bukan sekadar diterima. Kebenaran tidak datang dari satu suara yang paling keras, tetapi dari proses saling mengoreksi dalam percakapan yang setara. Di sini, kekuasaan tidak dihapus, tetapi dikendalikan melalui rasionalitas dialog.
Kalau kita jujur melihat praktik sehari-hari, kita sering berada di tengah tarik-menarik itu. Di satu sisi, sistem butuh keteraturan agar berjalan. Di sisi lain, manusia butuh ruang untuk bicara, mempertanyakan, bahkan salah. Ketika salah satu terlalu dominan, pendidikan kehilangan keseimbangannya.
Mungkin yang dibutuhkan bukan membuang sistem, tapi mengingatkan kembali bahwa sistem itu hanya alat. Pendidikan bukan pabrik jawaban, tetapi ruang pertemuan makna. Bukan hanya tempat mengisi, tetapi tempat menguji apa yang kita anggap benar.
Dan di tengah semua itu, gagasan Habermas memberi satu pengingat sederhana tapi penting: selama manusia masih bisa berdialog secara jujur, masih ada harapan bahwa pendidikan tidak akan berubah menjadi sekadar mesin, melainkan tetap menjadi ruang hidup yang benar-benar manusiawi.
Continue Reading21 Juni 2026
SMA Negeri dan Amanat Konstitusi,Ketika Hak Tidak Boleh Menunggu Kuota.
Dalam negara hukum, pendidikan bukanlah kemurahan hati negara, melainkan kewajiban yang melekat pada konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 tidak berbicara dengan bahasa tawar-menawar. Ia tegas: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan negara wajib menyelenggarakan serta membiayainya.
Namun di Jawa Barat, realitas sering berjalan dengan ritme yang berbeda. Lulusan SMP terus bertambah, tetapi pembangunan SMA negeri tidak selalu mengikuti laju yang sama. Di titik inilah muncul pertanyaan yang tidak bisa disederhanakan menjadi urusan teknis: jika hak itu bersifat konstitusional, mengapa aksesnya masih dibatasi oleh daya tampung?
Ketika SMA negeri tidak tersedia secara proporsional dengan jumlah lulusan SMP, maka yang terjadi bukan sekadar ketidakseimbangan perencanaan. Itu adalah ketegangan antara amanat konstitusi dan implementasi kebijakan publik. Hak pendidikan yang seharusnya melekat pada setiap anak, perlahan berubah menjadi sesuatu yang bergantung pada kuota, zonasi, dan keberuntungan geografis.
Negara sering berbicara tentang pemerataan pendidikan. Namun pemerataan tidak cukup hanya dengan distribusi program; ia menuntut keberadaan institusi yang nyata dan memadai. Dalam konteks ini, pembangunan SMA negeri bukanlah opsi kebijakan yang bisa ditunda, melainkan konsekuensi langsung dari perintah konstitusi.
Ketika daya tampung tidak sejalan dengan kebutuhan riil, maka sistem secara tidak langsung melakukan seleksi sosial. Bukan seleksi berbasis kemampuan akademik, tetapi seleksi berbasis akses. Mereka yang dekat dengan fasilitas pendidikan akan melanjutkan, sementara yang tidak, perlahan terdorong keluar dari jalur formal.
Di sinilah letak persoalan yang lebih serius: pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berisiko berubah menjadi mekanisme pembatasan. Bukan karena niat, tetapi karena struktur yang tidak mengejar realitas demografis.
Dalam kerangka hukum tata negara, kondisi seperti ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar “keterbatasan pembangunan”. Sebab ketika hak sudah dinyatakan, maka keterlambatan pemenuhan bukan hanya soal administrasi, tetapi soal kualitas pemenuhan kewajiban negara terhadap warganya.
Maka pembangunan SMA negeri tidak dapat diperlakukan sebagai proyek tambahan atau penyesuaian anggaran tahunan. Ia adalah bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi yang bersifat mengikat. Ketika amanat UUD 1945 berbicara, maka alasan teknis harus tunduk, bukan sebaliknya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak sekolah dibangun, tetapi apakah setiap anak benar-benar memiliki ruang yang setara untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus “menunggu giliran” dalam hak yang sudah dijamin oleh negara.
Sebab hak yang ditunda terlalu lama, pelan-pelan berhenti menjadi hak.
Continue Reading12 Juni 2026
Bandung Brengsek
Bandung,
kau selalu pandai menyembunyikan luka
di balik kopi, hujan, dan lagu jalanan.
Orang datang memujimu sebagai kota kenangan,
sementara gang-gangmu menghafal
suara knalpot, teriakan pedagang,
dan mimpi yang pulang tanpa upah.
Di bawah lampu kota
yang menyala lebih cepat daripada harapan,
orang-orang kecil memanggul senja
di pundak yang tak pernah tercatat sejarah.
Mereka berjalan
dengan telapak kaki yang hafal debu,
dengan tangan yang kasar oleh waktu,
dengan mata yang tetap menanam esok
meski langit berkali-kali gagal memberi hujan.
Di rel kereta
yang memanjang seperti doa,
matahari turun perlahan,
membawa jingga yang tak pernah masuk koran,
namun singgah di dada buruh,
petani, nelayan,
dan ibu yang menghitung beras
lebih teliti daripada menghitung usianya sendiri.
Bandung, brengsek.
Kau membuat orang jatuh cinta
pada kemacetan, trotoar retak,
dan kenangan yang tak pernah selesai.
Kau mengajari kami
bahwa hidup bisa sesak,
namun tetap dipaksa bernyanyi.
Wahai anak-anak,
ingatlah,
sepotong nasi adalah perjalanan panjang
dari lumpur sawah,
dari ombak yang mengguncang perahu,
dari peluh yang menetes diam-diam
tanpa tepuk tangan.
Laki-laki bertelanjang dada itu
masih mendorong hari ke bukit berikutnya.
Perempuan yang memikul sayur
di subuh buta
masih percaya matahari akan adil.
Petugas jalan,
pengayuh becak,
penjual gorengan,
semuanya sedang menulis puisi
dengan bahasa yang tak diajarkan di sekolah.
Kota boleh meninggi
dengan beton dan baliho,
namun akar-akar kehidupan
tetap menyusup ke tanah yang lembap,
mencari air bagi masa depan
yang mungkin tak pernah mereka nikmati.
Dan ketika malam benar-benar datang,
tak ada yang lebih indah
daripada pulang membawa lelah
ke rumah yang sederhana,
tempat cinta tidak pernah meminta banyak,
selain agar semua kembali dengan selamat.
Bandung, brengsek.
Karena di kotamu
orang miskin tetap bermimpi,
orang kalah tetap tersenyum,
dan matahari selalu tenggelam
seolah besok tak ada lagi dunia
padahal esok pagi
mereka akan kembali bangun,
menggendong hidup yang sama,
dengan harapan yang tetap keras kepala.
02 Juni 2026
TKA dan Normalisasi Kesalahan Individual atas Problem Struktural
Mari kita jujur dan buang jauh-jauh bumbu retorika manis. Kalau hasil TKA (Tes Kemampuan Akademik) hancur-hancuran, menuduh siswa kurang belajar adalah bentuk kemalasan berpikir yang luar biasa hakiki. Nyaman sekali, bukan? Menyalahkan bocah belasan tahun atas hancurnya sistem. Padahal, yang sebenarnya terjadi jauh lebih telanjang. Sistem pendidikan kita sedang memamerkan koreng ketimpangannya sendiri, sambil tetap genit bersembunyi di balik jargon mentereng bernama “Standar Nasional”.
Paulo Freire, kalau masih hidup, mungkin sudah lelah geleng-geleng kepala melihat kenaifan ini. Beliau pernah menulis dengan sangat gamblang bahwa education is never neutral. Pendidikan itu tidak pernah suci, bersih, dan netral karena ia selalu punya kubu. Jadi, alih-alih bertanya dengan nada sok polos mengenai alasan anak-anak kita gagal, pertanyaan yang lebih waras adalah ke kelas sosial mana sebenarnya sistem ini sedang mencari muka.
Tapi mari kita pinggirkan dulu analisis permukaan ini, dan menyelam ke dalam realitas yang lebih dingin dan keras: dialektika materialisme.
Dalam kacamata Karl Marx, ruang kelas itu bukan tempat suci penuh moralitas tempat malaikat membagikan ilmu, melainkan sekadar superstructure alias sebuah bangunan atas yang fondasi betonnya adalah base ekonomi. Cara kita belajar, cara kita diuji, bahkan cara kita dicap gagal, semuanya disetir oleh struktur produksi sosial yang timpang.
Dalam The German Ideology, Marx menyindir bahwa ide-ide yang dianggap adil dan dominan di setiap zaman sebenarnya cuma ide-ide milik kelas penguasa yang egois. Jadi, tolong jangan naif. Standar pendidikan nasional itu tidak jatuh dari langit karena berkah ilahi, melainkan didesain oleh kelas elite yang panik dan ingin memastikan posisi nyaman mereka tidak direbut oleh sembarang orang.
Di titik ini, narasi romantis tentang kegagalan siswa karena kurang berdoa dan berusaha langsung runtuh total. Kalau dari awal panggung sosialnya sudah miring, maka hasil ujian yang timpang bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kesuksesan logis dari sistem yang bekerja sesuai pesanan.
Louis Althusser bahkan punya nama yang lebih seksi untuk sekolah, yaitu Ideological State Apparatus atau alat cuci otak negara yang bekerja tanpa perlu memukul pakai tongkat, melainkan cukup dengan normalisasi. Sekolah tidak perlu menampar wajahmu. Mereka cukup mendefinisikan apa itu pintar, apa itu berhasil, dan siapa yang layak masuk kasta atas.
Dalam logika ini, ujian seperti TKA bukan sekadar alat ukur kecerdasan, melainkan mesin filter sosial yang sangat halus. Ia menyaring, mengotak-ngotakkan manusia, lalu membuat masyarakat maklum dan menganggap wajar kegagalan tersebut tanpa pernah mempertanyakan sistemnya.
Berhentilah bersikap imut dengan percaya pada ilusi paling menidurkan di abad ini bahwa angka dan nilai ujian itu objektif. Angka tidak pernah perawan karena ia selalu diproduksi oleh desain sosial yang penuh kepentingan.
Ketika para pengamat pendidikan berkata bahwa kita harus melihat latar sosial siswa sebagai realitas dan bukan sekadar catatan kaki, itu terdengar sangat progresif dan keren untuk dijadikan status media sosial. Tapi dalam perspektif materialisme historis, latar sosial itu bukan sekadar catatan kaki di bagian bawah halaman, melainkan panggung utamanya, lengkap dengan lampu sorotnya.
Anak dari keluarga konglomerat atau pejabat yang punya akses ke modal ekonomi dan bimbingan belajar premium seharga motor matic tidak sedang menjadi lebih rajin ketimbang anak petani di pelosok. Mereka cuma sedang berdiri di medan perang yang berbeda secara historis. Di satu sisi, anak kelas elite dibekali modal budaya, fasilitas gawai terbaru, dan buku impor, sehingga mereka dengan mudah meraih skor TKA tinggi dan dicap pintar. Di sisi lain, anak kelas bawah harus membagi fokus untuk bertahan hidup hari demi hari dengan fasilitas seadanya, lalu dicap kurang belajar saat skor mereka jeblok.
Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai ketimpangan cultural capital atau modal budaya. Ini adalah warisan tak kasat mata yang diturunkan di meja makan keluarga kelas atas, mulai dari cara berpikir, kekayaan kosakata, cara berbicara, hingga rasa percaya diri yang tinggi saat menghadapi lembar kertas ujian.
Maka, ketika negara dengan sok adil menyamakan standar ujian untuk kedua kelompok yang kontras ini, negara sebenarnya sedang melakukan lelucon terbesar, yaitu menutupi ketidaksamaan yang nyata di lapangan dengan formalitas administratif yang dipaksakan.
Lalu, para birokrat dengan wajah teduh berkata bahwa penilaian ini adalah refleksi dan bukan hukuman. Pertanyaannya, itu refleksi wajah siapa? Apakah ini refleksi sistem atas potensi individu, atau sebenarnya eufemisme dari kalimat bahwa pemerintah gagal menyediakan fasilitas yang rata, lalu melimpahkan kesalahan tersebut ke pundak siswa sebagai kegagalan pribadi mereka?
Selama hasil akhir dari sebuah penilaian masih menciptakan kasta dan hierarki sosial, ia akan tetap berfungsi sebagai algojo seleksi sosial. Ia bukan sekadar cermin untuk berkaca, melainkan pintu gerbang berbayar yang sialnya tidak semua orang lahir dengan memegang kunci yang sama.
Kita juga sering mendengar kalimat sok ilmiah lainnya bahwa kegagalan adalah data dan bukan stigma. Kedengarannya sangat objektif and berbasis sains. Tapi justru di sinilah jebakan batmannya karena dalam dunia yang menyembah berhala bernama data, manusia sangat mudah disederhanakan menjadi grafik di layar proyektor saat rapat evaluasi.
Masyarakat yang miskin dan kelaparan diringkas menjadi angka bawah yang menyedihkan. Mereka yang tertinggal karena tidak punya sinyal internet dianggap sebagai outlier alias pencilan yang boleh diabaikan dari statistik nasional. Sementara siswa yang gagal ujian dimasukkan ke dalam kotak bernama deviation atau penyimpangan standar.
Bahasanya memang berubah menjadi lebih sopan dan akademis, tapi struktur penindasannya tetap utuh tak tersentuh. Di sinilah dialektika materialisme memberikan tamparan keras yang bikin sadar bahwa kalau kondisi material dan ekonomi tidak diubah, perubahan istilah puitis tidak akan mengubah relasi kuasa karena itu cuma mengganti kostum badutnya saja.
Maka, kritik kita sebenarnya jauh lebih mengerikan ketimbang sekadar mengemis agar pendidikan menjadi lebih humanis. Faktanya, pendidikan kita saat ini berfungsi dengan sangat baik sebagai mesin reproduksi ketimpangan yang dibungkus dengan pita merah muda bernama humanisme.
John Dewey dahulu barangkali terlalu optimis saat membayangkan pendidikan sebagai proses demokratis yang hidup dan membebaskan. Sebab, apa yang kita lihat hari ini adalah distopia yang nyata berupa pendidikan yang sangat administratif, sangat gila dokumen, sangat obsesif terhadap angka komputer, dan ajaibnya justru semakin asing dari manusianya sendiri.
Mungkin kita butuh keberanian untuk menertawakan ini dengan keras. Selama pendidikan masih menyembah logika kuantifikasi yang kaku, ia akan selalu gagal melihat manusia secara utuh. Bukan karena manusia itu terlalu rumit untuk dipahami, melainkan karena sistemnya saja yang terlalu malas dan terlalu menyederhanakan segalanya menjadi lembar jawab komputer.
Ketika sistem sudah terlalu sibuk menghitung untung-rugi dan statistik kuota, ia jelas tidak punya waktu lagi untuk memahami apa artinya menjadi manusia. Selamat menikmati angka-angka Anda di dalam spreadsheet!
DAFTAR PUSTAKA
Althusser, Louis. (2015). Ideologi dan Alat Negara Ideologis. Yogyakarta: Jalasutra.
Bourdieu, Pierre. (2010). Dominasi Maskulin. Yogyakarta: Jalasutra.
Dewey, John. (2014). Demokrasi dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fakih, Mansour. (2002). Jalan Lain: Manifestasi Pendidikan Kritis untuk Perubahan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Freire, Paulo. (2008). Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES.
Marx, Karl dan Friedrich Engels. (2001). The German Ideology. Terjemahan. Surabaya: IPARK.
Topatimasang, Roem, dkk. (2010). Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis. Yogyakarta: INSIST Press.
