Mari kita jujur dan buang jauh-jauh bumbu retorika manis. Kalau hasil TKA (Tes Kemampuan Akademik) hancur-hancuran, menuduh siswa kurang belajar adalah bentuk kemalasan berpikir yang luar biasa hakiki. Nyaman sekali, bukan? Menyalahkan bocah belasan tahun atas hancurnya sistem. Padahal, yang sebenarnya terjadi jauh lebih telanjang. Sistem pendidikan kita sedang memamerkan koreng ketimpangannya sendiri, sambil tetap genit bersembunyi di balik jargon mentereng bernama “Standar Nasional”.

Paulo Freire, kalau masih hidup, mungkin sudah lelah geleng-geleng kepala melihat kenaifan ini. Beliau pernah menulis dengan sangat gamblang bahwa education is never neutral. Pendidikan itu tidak pernah suci, bersih, dan netral karena ia selalu punya kubu. Jadi, alih-alih bertanya dengan nada sok polos mengenai alasan anak-anak kita gagal, pertanyaan yang lebih waras adalah ke kelas sosial mana sebenarnya sistem ini sedang mencari muka.

Tapi mari kita pinggirkan dulu analisis permukaan ini, dan menyelam ke dalam realitas yang lebih dingin dan keras: dialektika materialisme.

Dalam kacamata Karl Marx, ruang kelas itu bukan tempat suci penuh moralitas tempat malaikat membagikan ilmu, melainkan sekadar superstructure alias sebuah bangunan atas yang fondasi betonnya adalah base ekonomi. Cara kita belajar, cara kita diuji, bahkan cara kita dicap gagal, semuanya disetir oleh struktur produksi sosial yang timpang.

Dalam The German Ideology, Marx menyindir bahwa ide-ide yang dianggap adil dan dominan di setiap zaman sebenarnya cuma ide-ide milik kelas penguasa yang egois. Jadi, tolong jangan naif. Standar pendidikan nasional itu tidak jatuh dari langit karena berkah ilahi, melainkan didesain oleh kelas elite yang panik dan ingin memastikan posisi nyaman mereka tidak direbut oleh sembarang orang.

Di titik ini, narasi romantis tentang kegagalan siswa karena kurang berdoa dan berusaha langsung runtuh total. Kalau dari awal panggung sosialnya sudah miring, maka hasil ujian yang timpang bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kesuksesan logis dari sistem yang bekerja sesuai pesanan.

Louis Althusser bahkan punya nama yang lebih seksi untuk sekolah, yaitu Ideological State Apparatus atau alat cuci otak negara yang bekerja tanpa perlu memukul pakai tongkat, melainkan cukup dengan normalisasi. Sekolah tidak perlu menampar wajahmu. Mereka cukup mendefinisikan apa itu pintar, apa itu berhasil, dan siapa yang layak masuk kasta atas.

Dalam logika ini, ujian seperti TKA bukan sekadar alat ukur kecerdasan, melainkan mesin filter sosial yang sangat halus. Ia menyaring, mengotak-ngotakkan manusia, lalu membuat masyarakat maklum dan menganggap wajar kegagalan tersebut tanpa pernah mempertanyakan sistemnya.

Berhentilah bersikap imut dengan percaya pada ilusi paling menidurkan di abad ini bahwa angka dan nilai ujian itu objektif. Angka tidak pernah perawan karena ia selalu diproduksi oleh desain sosial yang penuh kepentingan.

Ketika para pengamat pendidikan berkata bahwa kita harus melihat latar sosial siswa sebagai realitas dan bukan sekadar catatan kaki, itu terdengar sangat progresif dan keren untuk dijadikan status media sosial. Tapi dalam perspektif materialisme historis, latar sosial itu bukan sekadar catatan kaki di bagian bawah halaman, melainkan panggung utamanya, lengkap dengan lampu sorotnya.

Anak dari keluarga konglomerat atau pejabat yang punya akses ke modal ekonomi dan bimbingan belajar premium seharga motor matic tidak sedang menjadi lebih rajin ketimbang anak petani di pelosok. Mereka cuma sedang berdiri di medan perang yang berbeda secara historis. Di satu sisi, anak kelas elite dibekali modal budaya, fasilitas gawai terbaru, dan buku impor, sehingga mereka dengan mudah meraih skor TKA tinggi dan dicap pintar. Di sisi lain, anak kelas bawah harus membagi fokus untuk bertahan hidup hari demi hari dengan fasilitas seadanya, lalu dicap kurang belajar saat skor mereka jeblok.

Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai ketimpangan cultural capital atau modal budaya. Ini adalah warisan tak kasat mata yang diturunkan di meja makan keluarga kelas atas, mulai dari cara berpikir, kekayaan kosakata, cara berbicara, hingga rasa percaya diri yang tinggi saat menghadapi lembar kertas ujian.

Maka, ketika negara dengan sok adil menyamakan standar ujian untuk kedua kelompok yang kontras ini, negara sebenarnya sedang melakukan lelucon terbesar, yaitu menutupi ketidaksamaan yang nyata di lapangan dengan formalitas administratif yang dipaksakan.

Lalu, para birokrat dengan wajah teduh berkata bahwa penilaian ini adalah refleksi dan bukan hukuman. Pertanyaannya, itu refleksi wajah siapa? Apakah ini refleksi sistem atas potensi individu, atau sebenarnya eufemisme dari kalimat bahwa pemerintah gagal menyediakan fasilitas yang rata, lalu melimpahkan kesalahan tersebut ke pundak siswa sebagai kegagalan pribadi mereka?

Selama hasil akhir dari sebuah penilaian masih menciptakan kasta dan hierarki sosial, ia akan tetap berfungsi sebagai algojo seleksi sosial. Ia bukan sekadar cermin untuk berkaca, melainkan pintu gerbang berbayar yang sialnya tidak semua orang lahir dengan memegang kunci yang sama.

Kita juga sering mendengar kalimat sok ilmiah lainnya bahwa kegagalan adalah data dan bukan stigma. Kedengarannya sangat objektif and berbasis sains. Tapi justru di sinilah jebakan batmannya karena dalam dunia yang menyembah berhala bernama data, manusia sangat mudah disederhanakan menjadi grafik di layar proyektor saat rapat evaluasi.

Masyarakat yang miskin dan kelaparan diringkas menjadi angka bawah yang menyedihkan. Mereka yang tertinggal karena tidak punya sinyal internet dianggap sebagai outlier alias pencilan yang boleh diabaikan dari statistik nasional. Sementara siswa yang gagal ujian dimasukkan ke dalam kotak bernama deviation atau penyimpangan standar.

Bahasanya memang berubah menjadi lebih sopan dan akademis, tapi struktur penindasannya tetap utuh tak tersentuh. Di sinilah dialektika materialisme memberikan tamparan keras yang bikin sadar bahwa kalau kondisi material dan ekonomi tidak diubah, perubahan istilah puitis tidak akan mengubah relasi kuasa karena itu cuma mengganti kostum badutnya saja.

Maka, kritik kita sebenarnya jauh lebih mengerikan ketimbang sekadar mengemis agar pendidikan menjadi lebih humanis. Faktanya, pendidikan kita saat ini berfungsi dengan sangat baik sebagai mesin reproduksi ketimpangan yang dibungkus dengan pita merah muda bernama humanisme.

John Dewey dahulu barangkali terlalu optimis saat membayangkan pendidikan sebagai proses demokratis yang hidup dan membebaskan. Sebab, apa yang kita lihat hari ini adalah distopia yang nyata berupa pendidikan yang sangat administratif, sangat gila dokumen, sangat obsesif terhadap angka komputer, dan ajaibnya justru semakin asing dari manusianya sendiri.

Mungkin kita butuh keberanian untuk menertawakan ini dengan keras. Selama pendidikan masih menyembah logika kuantifikasi yang kaku, ia akan selalu gagal melihat manusia secara utuh. Bukan karena manusia itu terlalu rumit untuk dipahami, melainkan karena sistemnya saja yang terlalu malas dan terlalu menyederhanakan segalanya menjadi lembar jawab komputer.

Ketika sistem sudah terlalu sibuk menghitung untung-rugi dan statistik kuota, ia jelas tidak punya waktu lagi untuk memahami apa artinya menjadi manusia. Selamat menikmati angka-angka Anda di dalam spreadsheet!

DAFTAR PUSTAKA

Althusser, Louis. (2015). Ideologi dan Alat Negara Ideologis. Yogyakarta: Jalasutra.

Bourdieu, Pierre. (2010). Dominasi Maskulin. Yogyakarta: Jalasutra.

Dewey, John. (2014). Demokrasi dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansour. (2002). Jalan Lain: Manifestasi Pendidikan Kritis untuk Perubahan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Freire, Paulo. (2008). Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES.

Marx, Karl dan Friedrich Engels. (2001). The German Ideology. Terjemahan. Surabaya: IPARK.

Topatimasang, Roem, dkk. (2010). Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis. Yogyakarta: INSIST Press.

 


 Continue Reading