24 Juni 2026
23 Juni 2026
Dialog yang Diajarkan di Sekolah sebagai Cara Halus untuk Menertibkan Pikiran
Kalau kita mau jujur, banyak orang masih menganggap pendidikan itu urusan “mengisi kepala”. Padahal, kalau ditarik lebih dalam, pendidikan itu bukan sekadar transfer pengetahuan, tapi proses membentuk cara manusia saling memahami. Di titik ini, kita bisa masuk ke cara pandang Jürgen Habermas yang cukup tajam: manusia tidak hanya hidup dengan logika, tapi juga dengan komunikasi.
Habermas membedakan dua dunia yang sering saling bertabrakan dalam kehidupan sosial. Pertama adalah lifeworld, dunia keseharian yang dipenuhi nilai, budaya, bahasa, dan makna. Kedua adalah system, dunia yang diatur oleh aturan teknis, administrasi, efisiensi, dan kontrol. Masalah muncul ketika sistem terlalu dominan dan mulai “menelan” dunia kehidupan sehari-hari.
Kalau kita tarik ke pendidikan, kita bisa melihat ketegangan itu dengan cukup jelas. Sekolah bisa menjadi ruang hidup yang hangat, tempat orang saling memahami, berdialog, dan bertumbuh. Tapi di saat yang sama, ia juga bisa berubah menjadi mesin administrasi: ada target, standar, angka, dan prosedur yang harus dipenuhi. Tidak salah, tapi ketika semuanya hanya menjadi angka, yang hilang adalah percakapan.
Habermas menyebut bahwa inti dari masyarakat yang sehat adalah tindakan komunikatif yaitu interaksi yang tidak sekadar mengejar hasil, tetapi mencari pemahaman bersama. Dalam ruang kelas, ini berarti guru dan murid tidak berdiri sebagai komando dan pelaksana, tapi sebagai subjek yang sama-sama berpikir. Yang satu tidak hanya “menyampaikan”, yang lain tidak hanya “menerima”, tapi keduanya saling menguji makna.
Masalahnya, dalam banyak praktik pendidikan modern, komunikasi sering berubah menjadi instruksi satu arah. Bahasa menjadi alat kontrol, bukan alat dialog. Standar menjadi ukuran utama, bukan pemahaman. Di titik ini, pendidikan perlahan bergeser dari ruang diskusi menjadi ruang kepatuhan prosedural.
Habermas akan menyebut ini sebagai gejala kolonisasi lifeworld oleh sistem. Ketika logika administrasi terlalu jauh masuk ke ruang-ruang yang seharusnya bersifat dialogis, maka hubungan antar manusia menjadi dingin, formal, dan kaku. Bahkan dalam kelas, yang seharusnya penuh percakapan, bisa berubah menjadi ruang yang hanya mengejar ketercapaian indikator.
Sejarah pendidikan menunjukkan bahwa kecenderungan ini bukan hal baru. Setiap era punya dorongan untuk membuat pendidikan lebih “efisien”. Tapi efisiensi sering datang dengan harga yang tidak terlihat: berkurangnya ruang bertanya, menyempitnya diskusi, dan hilangnya keberanian untuk berbeda pendapat. Sosiologi membantu kita membaca bahwa ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi masalah cara kita memandang manusia.
Dalam perspektif Habermas, pendidikan seharusnya menjadi ruang publik kecil, tempat argumentasi diuji, bukan sekadar diterima. Kebenaran tidak datang dari satu suara yang paling keras, tetapi dari proses saling mengoreksi dalam percakapan yang setara. Di sini, kekuasaan tidak dihapus, tetapi dikendalikan melalui rasionalitas dialog.
Kalau kita jujur melihat praktik sehari-hari, kita sering berada di tengah tarik-menarik itu. Di satu sisi, sistem butuh keteraturan agar berjalan. Di sisi lain, manusia butuh ruang untuk bicara, mempertanyakan, bahkan salah. Ketika salah satu terlalu dominan, pendidikan kehilangan keseimbangannya.
Mungkin yang dibutuhkan bukan membuang sistem, tapi mengingatkan kembali bahwa sistem itu hanya alat. Pendidikan bukan pabrik jawaban, tetapi ruang pertemuan makna. Bukan hanya tempat mengisi, tetapi tempat menguji apa yang kita anggap benar.
Dan di tengah semua itu, gagasan Habermas memberi satu pengingat sederhana tapi penting: selama manusia masih bisa berdialog secara jujur, masih ada harapan bahwa pendidikan tidak akan berubah menjadi sekadar mesin, melainkan tetap menjadi ruang hidup yang benar-benar manusiawi.
Continue Reading21 Juni 2026
SMA Negeri dan Amanat Konstitusi,Ketika Hak Tidak Boleh Menunggu Kuota.
Dalam negara hukum, pendidikan bukanlah kemurahan hati negara, melainkan kewajiban yang melekat pada konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 tidak berbicara dengan bahasa tawar-menawar. Ia tegas: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan negara wajib menyelenggarakan serta membiayainya.
Namun di Jawa Barat, realitas sering berjalan dengan ritme yang berbeda. Lulusan SMP terus bertambah, tetapi pembangunan SMA negeri tidak selalu mengikuti laju yang sama. Di titik inilah muncul pertanyaan yang tidak bisa disederhanakan menjadi urusan teknis: jika hak itu bersifat konstitusional, mengapa aksesnya masih dibatasi oleh daya tampung?
Ketika SMA negeri tidak tersedia secara proporsional dengan jumlah lulusan SMP, maka yang terjadi bukan sekadar ketidakseimbangan perencanaan. Itu adalah ketegangan antara amanat konstitusi dan implementasi kebijakan publik. Hak pendidikan yang seharusnya melekat pada setiap anak, perlahan berubah menjadi sesuatu yang bergantung pada kuota, zonasi, dan keberuntungan geografis.
Negara sering berbicara tentang pemerataan pendidikan. Namun pemerataan tidak cukup hanya dengan distribusi program; ia menuntut keberadaan institusi yang nyata dan memadai. Dalam konteks ini, pembangunan SMA negeri bukanlah opsi kebijakan yang bisa ditunda, melainkan konsekuensi langsung dari perintah konstitusi.
Ketika daya tampung tidak sejalan dengan kebutuhan riil, maka sistem secara tidak langsung melakukan seleksi sosial. Bukan seleksi berbasis kemampuan akademik, tetapi seleksi berbasis akses. Mereka yang dekat dengan fasilitas pendidikan akan melanjutkan, sementara yang tidak, perlahan terdorong keluar dari jalur formal.
Di sinilah letak persoalan yang lebih serius: pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berisiko berubah menjadi mekanisme pembatasan. Bukan karena niat, tetapi karena struktur yang tidak mengejar realitas demografis.
Dalam kerangka hukum tata negara, kondisi seperti ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar “keterbatasan pembangunan”. Sebab ketika hak sudah dinyatakan, maka keterlambatan pemenuhan bukan hanya soal administrasi, tetapi soal kualitas pemenuhan kewajiban negara terhadap warganya.
Maka pembangunan SMA negeri tidak dapat diperlakukan sebagai proyek tambahan atau penyesuaian anggaran tahunan. Ia adalah bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi yang bersifat mengikat. Ketika amanat UUD 1945 berbicara, maka alasan teknis harus tunduk, bukan sebaliknya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak sekolah dibangun, tetapi apakah setiap anak benar-benar memiliki ruang yang setara untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus “menunggu giliran” dalam hak yang sudah dijamin oleh negara.
Sebab hak yang ditunda terlalu lama, pelan-pelan berhenti menjadi hak.
Continue Reading12 Juni 2026
Bandung Brengsek
Bandung,
kau selalu pandai menyembunyikan luka
di balik kopi, hujan, dan lagu jalanan.
Orang datang memujimu sebagai kota kenangan,
sementara gang-gangmu menghafal
suara knalpot, teriakan pedagang,
dan mimpi yang pulang tanpa upah.
Di bawah lampu kota
yang menyala lebih cepat daripada harapan,
orang-orang kecil memanggul senja
di pundak yang tak pernah tercatat sejarah.
Mereka berjalan
dengan telapak kaki yang hafal debu,
dengan tangan yang kasar oleh waktu,
dengan mata yang tetap menanam esok
meski langit berkali-kali gagal memberi hujan.
Di rel kereta
yang memanjang seperti doa,
matahari turun perlahan,
membawa jingga yang tak pernah masuk koran,
namun singgah di dada buruh,
petani, nelayan,
dan ibu yang menghitung beras
lebih teliti daripada menghitung usianya sendiri.
Bandung, brengsek.
Kau membuat orang jatuh cinta
pada kemacetan, trotoar retak,
dan kenangan yang tak pernah selesai.
Kau mengajari kami
bahwa hidup bisa sesak,
namun tetap dipaksa bernyanyi.
Wahai anak-anak,
ingatlah,
sepotong nasi adalah perjalanan panjang
dari lumpur sawah,
dari ombak yang mengguncang perahu,
dari peluh yang menetes diam-diam
tanpa tepuk tangan.
Laki-laki bertelanjang dada itu
masih mendorong hari ke bukit berikutnya.
Perempuan yang memikul sayur
di subuh buta
masih percaya matahari akan adil.
Petugas jalan,
pengayuh becak,
penjual gorengan,
semuanya sedang menulis puisi
dengan bahasa yang tak diajarkan di sekolah.
Kota boleh meninggi
dengan beton dan baliho,
namun akar-akar kehidupan
tetap menyusup ke tanah yang lembap,
mencari air bagi masa depan
yang mungkin tak pernah mereka nikmati.
Dan ketika malam benar-benar datang,
tak ada yang lebih indah
daripada pulang membawa lelah
ke rumah yang sederhana,
tempat cinta tidak pernah meminta banyak,
selain agar semua kembali dengan selamat.
Bandung, brengsek.
Karena di kotamu
orang miskin tetap bermimpi,
orang kalah tetap tersenyum,
dan matahari selalu tenggelam
seolah besok tak ada lagi dunia
padahal esok pagi
mereka akan kembali bangun,
menggendong hidup yang sama,
dengan harapan yang tetap keras kepala.
02 Juni 2026
TKA dan Normalisasi Kesalahan Individual atas Problem Struktural
Mari kita jujur dan buang jauh-jauh bumbu retorika manis. Kalau hasil TKA (Tes Kemampuan Akademik) hancur-hancuran, menuduh siswa kurang belajar adalah bentuk kemalasan berpikir yang luar biasa hakiki. Nyaman sekali, bukan? Menyalahkan bocah belasan tahun atas hancurnya sistem. Padahal, yang sebenarnya terjadi jauh lebih telanjang. Sistem pendidikan kita sedang memamerkan koreng ketimpangannya sendiri, sambil tetap genit bersembunyi di balik jargon mentereng bernama “Standar Nasional”.
Paulo Freire, kalau masih hidup, mungkin sudah lelah geleng-geleng kepala melihat kenaifan ini. Beliau pernah menulis dengan sangat gamblang bahwa education is never neutral. Pendidikan itu tidak pernah suci, bersih, dan netral karena ia selalu punya kubu. Jadi, alih-alih bertanya dengan nada sok polos mengenai alasan anak-anak kita gagal, pertanyaan yang lebih waras adalah ke kelas sosial mana sebenarnya sistem ini sedang mencari muka.
Tapi mari kita pinggirkan dulu analisis permukaan ini, dan menyelam ke dalam realitas yang lebih dingin dan keras: dialektika materialisme.
Dalam kacamata Karl Marx, ruang kelas itu bukan tempat suci penuh moralitas tempat malaikat membagikan ilmu, melainkan sekadar superstructure alias sebuah bangunan atas yang fondasi betonnya adalah base ekonomi. Cara kita belajar, cara kita diuji, bahkan cara kita dicap gagal, semuanya disetir oleh struktur produksi sosial yang timpang.
Dalam The German Ideology, Marx menyindir bahwa ide-ide yang dianggap adil dan dominan di setiap zaman sebenarnya cuma ide-ide milik kelas penguasa yang egois. Jadi, tolong jangan naif. Standar pendidikan nasional itu tidak jatuh dari langit karena berkah ilahi, melainkan didesain oleh kelas elite yang panik dan ingin memastikan posisi nyaman mereka tidak direbut oleh sembarang orang.
Di titik ini, narasi romantis tentang kegagalan siswa karena kurang berdoa dan berusaha langsung runtuh total. Kalau dari awal panggung sosialnya sudah miring, maka hasil ujian yang timpang bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kesuksesan logis dari sistem yang bekerja sesuai pesanan.
Louis Althusser bahkan punya nama yang lebih seksi untuk sekolah, yaitu Ideological State Apparatus atau alat cuci otak negara yang bekerja tanpa perlu memukul pakai tongkat, melainkan cukup dengan normalisasi. Sekolah tidak perlu menampar wajahmu. Mereka cukup mendefinisikan apa itu pintar, apa itu berhasil, dan siapa yang layak masuk kasta atas.
Dalam logika ini, ujian seperti TKA bukan sekadar alat ukur kecerdasan, melainkan mesin filter sosial yang sangat halus. Ia menyaring, mengotak-ngotakkan manusia, lalu membuat masyarakat maklum dan menganggap wajar kegagalan tersebut tanpa pernah mempertanyakan sistemnya.
Berhentilah bersikap imut dengan percaya pada ilusi paling menidurkan di abad ini bahwa angka dan nilai ujian itu objektif. Angka tidak pernah perawan karena ia selalu diproduksi oleh desain sosial yang penuh kepentingan.
Ketika para pengamat pendidikan berkata bahwa kita harus melihat latar sosial siswa sebagai realitas dan bukan sekadar catatan kaki, itu terdengar sangat progresif dan keren untuk dijadikan status media sosial. Tapi dalam perspektif materialisme historis, latar sosial itu bukan sekadar catatan kaki di bagian bawah halaman, melainkan panggung utamanya, lengkap dengan lampu sorotnya.
Anak dari keluarga konglomerat atau pejabat yang punya akses ke modal ekonomi dan bimbingan belajar premium seharga motor matic tidak sedang menjadi lebih rajin ketimbang anak petani di pelosok. Mereka cuma sedang berdiri di medan perang yang berbeda secara historis. Di satu sisi, anak kelas elite dibekali modal budaya, fasilitas gawai terbaru, dan buku impor, sehingga mereka dengan mudah meraih skor TKA tinggi dan dicap pintar. Di sisi lain, anak kelas bawah harus membagi fokus untuk bertahan hidup hari demi hari dengan fasilitas seadanya, lalu dicap kurang belajar saat skor mereka jeblok.
Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai ketimpangan cultural capital atau modal budaya. Ini adalah warisan tak kasat mata yang diturunkan di meja makan keluarga kelas atas, mulai dari cara berpikir, kekayaan kosakata, cara berbicara, hingga rasa percaya diri yang tinggi saat menghadapi lembar kertas ujian.
Maka, ketika negara dengan sok adil menyamakan standar ujian untuk kedua kelompok yang kontras ini, negara sebenarnya sedang melakukan lelucon terbesar, yaitu menutupi ketidaksamaan yang nyata di lapangan dengan formalitas administratif yang dipaksakan.
Lalu, para birokrat dengan wajah teduh berkata bahwa penilaian ini adalah refleksi dan bukan hukuman. Pertanyaannya, itu refleksi wajah siapa? Apakah ini refleksi sistem atas potensi individu, atau sebenarnya eufemisme dari kalimat bahwa pemerintah gagal menyediakan fasilitas yang rata, lalu melimpahkan kesalahan tersebut ke pundak siswa sebagai kegagalan pribadi mereka?
Selama hasil akhir dari sebuah penilaian masih menciptakan kasta dan hierarki sosial, ia akan tetap berfungsi sebagai algojo seleksi sosial. Ia bukan sekadar cermin untuk berkaca, melainkan pintu gerbang berbayar yang sialnya tidak semua orang lahir dengan memegang kunci yang sama.
Kita juga sering mendengar kalimat sok ilmiah lainnya bahwa kegagalan adalah data dan bukan stigma. Kedengarannya sangat objektif and berbasis sains. Tapi justru di sinilah jebakan batmannya karena dalam dunia yang menyembah berhala bernama data, manusia sangat mudah disederhanakan menjadi grafik di layar proyektor saat rapat evaluasi.
Masyarakat yang miskin dan kelaparan diringkas menjadi angka bawah yang menyedihkan. Mereka yang tertinggal karena tidak punya sinyal internet dianggap sebagai outlier alias pencilan yang boleh diabaikan dari statistik nasional. Sementara siswa yang gagal ujian dimasukkan ke dalam kotak bernama deviation atau penyimpangan standar.
Bahasanya memang berubah menjadi lebih sopan dan akademis, tapi struktur penindasannya tetap utuh tak tersentuh. Di sinilah dialektika materialisme memberikan tamparan keras yang bikin sadar bahwa kalau kondisi material dan ekonomi tidak diubah, perubahan istilah puitis tidak akan mengubah relasi kuasa karena itu cuma mengganti kostum badutnya saja.
Maka, kritik kita sebenarnya jauh lebih mengerikan ketimbang sekadar mengemis agar pendidikan menjadi lebih humanis. Faktanya, pendidikan kita saat ini berfungsi dengan sangat baik sebagai mesin reproduksi ketimpangan yang dibungkus dengan pita merah muda bernama humanisme.
John Dewey dahulu barangkali terlalu optimis saat membayangkan pendidikan sebagai proses demokratis yang hidup dan membebaskan. Sebab, apa yang kita lihat hari ini adalah distopia yang nyata berupa pendidikan yang sangat administratif, sangat gila dokumen, sangat obsesif terhadap angka komputer, dan ajaibnya justru semakin asing dari manusianya sendiri.
Mungkin kita butuh keberanian untuk menertawakan ini dengan keras. Selama pendidikan masih menyembah logika kuantifikasi yang kaku, ia akan selalu gagal melihat manusia secara utuh. Bukan karena manusia itu terlalu rumit untuk dipahami, melainkan karena sistemnya saja yang terlalu malas dan terlalu menyederhanakan segalanya menjadi lembar jawab komputer.
Ketika sistem sudah terlalu sibuk menghitung untung-rugi dan statistik kuota, ia jelas tidak punya waktu lagi untuk memahami apa artinya menjadi manusia. Selamat menikmati angka-angka Anda di dalam spreadsheet!
DAFTAR PUSTAKA
Althusser, Louis. (2015). Ideologi dan Alat Negara Ideologis. Yogyakarta: Jalasutra.
Bourdieu, Pierre. (2010). Dominasi Maskulin. Yogyakarta: Jalasutra.
Dewey, John. (2014). Demokrasi dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fakih, Mansour. (2002). Jalan Lain: Manifestasi Pendidikan Kritis untuk Perubahan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Freire, Paulo. (2008). Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES.
Marx, Karl dan Friedrich Engels. (2001). The German Ideology. Terjemahan. Surabaya: IPARK.
Topatimasang, Roem, dkk. (2010). Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis. Yogyakarta: INSIST Press.
23 Mei 2026
Ode Terima Kasih untuk Bapak
Pak,
aku tidak selalu tahu cara yang rapi untuk berterima kasih.
Maka biarlah ini jatuh sebagai catatan yang tidak terlalu sempurna,
seperti hidup yang memang tidak pernah benar-benar selesai diperiksa.
Terima kasih sudah menjadi bapaku.
Bukan dalam versi yang besar dan diumumkan,
tapi dalam hal-hal yang justru sering tidak diberi nama:
cara kau pulang tanpa membawa semua lelah menjadi amarah,
cara kau tetap masuk kelas meski dunia di luar tidak selalu ramah,
cara kau membiarkan orang-orang di depanmu tetap manusia,
meski sistem sering mendorong sebaliknya.
Aku ingat atau mungkin aku hanya menyerapnya tanpa sadar
bahwa kau tidak pernah menjadikan hidup sebagai lomba menjadi paling keras.
Kau lebih seperti orang yang menjaga agar sesuatu tidak hilang:
sedikit kesabaran, sedikit ruang, sedikit waktu untuk orang lain bernapas.
Di dunia yang suka tergesa,
kau tidak selalu ikut berlari.
Dan anehnya, itu tidak membuatmu kecil.
Hanya membuatmu terlihat seperti tempat orang lain bisa kembali duduk sebentar.
Bapak,
aku tidak mewarisi semuanya dengan rapi.
Ada bagian yang tersisa setengah jadi,
ada yang masih berjalan pelan,
ada yang mungkin terlihat terlalu santai untuk dianggap serius.
Tapi di balik itu,
ada satu hal yang tidak berubah:
cara melihat manusia lain tidak sebagai angka yang harus cepat selesai,
melainkan sebagai sesuatu yang sedang berjalan,
meski lambat, meski tidak sempurna.
Terima kasih sudah menjadi bapaku,
yang mengajar bukan hanya di depan kelas,
tapi di cara sederhana untuk tidak kehilangan kemanusiaan di tengah pekerjaan apa pun.
Dan mungkin itu saja yang bisa benar-benar bertahan lama:
bukan metode, bukan sistem,
tapi cara seseorang tetap memperlakukan orang lain dengan hati yang tidak buru-buru menghakimi.
22 Mei 2026
Riuh yang Hilang, Diskursus yang Tersesat di Timeline
Ada masa ketika hidup terasa begitu berisik, tetapi dengan cara yang sehat. Berisik oleh perdebatan, bantahan, diskusi hingga larut malam, juga obrolan absurd di kantin kampus yang kadang lebih bernilai daripada satu semester penuh presentasi PowerPoint. Orang-orang ribut soal teori, politik, budaya pop, filsafat, sampai hal-hal receh yang tiba-tiba menjadi penting karena dipikirkan bersama.
Anehnya, semakin dewasa, suasana seperti itu justru makin sulit ditemukan.
Dunia setelah kampus ternyata berubah menjadi ruang administrasi yang besar. Hampir semua hal diukur dengan target, output, sertifikat, penilaian, dan profesionalisme yang sering terasa seperti topeng massal. Orang berbicara seperlunya, aman seperlunya, dan setuju seperlunya. Percakapan tidak lagi menjadi ruang untuk membuka pikiran, melainkan sekadar transaksi sosial demi menjaga citra dan posisi.
Mungkin itu sebabnya banyak orang diam-diam ingin kuliah lagi. Bukan semata-mata mengejar jabatan atau tambahan gelar. Kadang sesederhana ingin kembali memiliki alasan untuk membaca, mendengar pandangan yang berbeda, atau dipaksa berpikir di luar jalur rutin yang itu-itu saja. Sebab, rutinitas tanpa diskursus perlahan dapat membuat kepala ikut mengering.
Lucunya, sisa-sisa atmosfer itu kini justru sering ditemukan di tempat yang paling kacau: Twitter, yang sekarang bernama X. Tempat yang bisa sangat toksik, impulsif, penuh ego, bahkan kadang menyerupai pasar malam digital. Namun, di sela semua keributan itu, sesekali masih muncul percakapan yang hidup. Ada orang asing yang tiba-tiba membahas teori Gramsci di tengah utas sepak bola. Ada yang membedah kebijakan publik sambil bercanda receh. Ada pula yang saling membantah panjang tanpa perlu saling mengenal.
Memang melelahkan, tetapi setidaknya terasa nyata.
Masalah terbesar dunia hari ini mungkin bukan kurangnya informasi, melainkan hilangnya ruang berpikir yang jujur. Kita hidup pada zaman ketika semua orang tampak berbicara, padahal sebagian besar hanya sedang tampil. Linimasa dipenuhi motivasi instan, personal branding, kutipan sok bijak, dan optimisme artifisial yang diproduksi seperti konten pabrik. Semua harus tampak sukses. Semua harus tampak waras. Semua harus tampak produktif.
Padahal manusia membutuhkan ruang untuk bingung.
Manusia juga membutuhkan ruang untuk salah dan mempertanyakan hal-hal yang dianggap normal. Kampus dulu setidaknya dalam romantisme ingatan pernah menyediakan itu. Sebuah tempat ketika argumen terasa lebih penting daripada jabatan, dan rasa penasaran lebih dihargai daripada pencitraan.
Mungkin benar, yang dirindukan dari dunia akademik bukan gedungnya, bukan almamaternya, bahkan bukan gelarnya. Yang dirindukan adalah riuhnya. Riuh yang membuat kepala tetap hidup di tengah dunia yang makin penuh formalitas, kepalsuan, dan “tai kucing” yang dibungkus bahasa profesional.
Continue Reading21 Mei 2026
Politik Nampan Makan: MBG dan Produksi Harapan di Tengah Kemiskinan Struktural
Guru sekaligus operator sekolah yang sehari-hari hidup di antara ruang kelas, sinkronisasi data, revisi dapodik, dan keyakinan bahwa pendidikan nasional kadang lebih sibuk memastikan tampilan sistem tetap hijau daripada memastikan orang-orang di dalamnya benar-benar baik-baik saja.
Penelitian ini berangkat dari dugaan sederhana bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bekerja sebagai kebijakan pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga sebagai medium produksi harapan sosial dalam pembangunan nasional kontemporer.
Program tersebut hadir dengan narasi besar mengenai generasi emas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi masa depan bangsa melalui intervensi negara di ruang pendidikan. Negara tampak hadir langsung ke sekolah melalui menu makan, standar gizi, dan optimisme yang diproduksi secara terus-menerus dalam ruang publik.
Namun penelitian ini menduga bahwa di balik semangat tersebut, terdapat kecenderungan politik simbolik yang membuat kebijakan publik bergerak tidak hanya sebagai solusi sosial, tetapi juga sebagai pertunjukan kehadiran negara.
Pendekatan teoritik penelitian ini menggunakan perspektif Sajogyo mengenai kemiskinan struktural. Sajogyo menjelaskan bahwa kemiskinan tidak cukup dipahami melalui statistik pertumbuhan ekonomi atau bantuan sesaat, melainkan melalui kemampuan riil masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara berkelanjutan. Pendekatan konsumsi beras per kapita yang digunakannya memperlihatkan bahwa kemiskinan adalah persoalan struktur kehidupan, bukan sekadar peristiwa lapar harian.
Dalam konteks tersebut, MBG berpotensi menjadi intervensi jangka pendek terhadap gejala kemiskinan tanpa sepenuhnya menyentuh akar penyebabnya. Peserta didik mungkin memperoleh makan bergizi di sekolah, tetapi tetap hidup dalam rumah tangga dengan pendapatan tidak stabil, pekerjaan informal, dan tekanan ekonomi yang terus dinegosiasikan dari bulan ke bulan.
Sebagai guru dan operator sekolah, penulis melihat bahwa sekolah sering menjadi ruang paling cepat menerima program, tetapi juga ruang paling lama memikul konsekuensi administratifnya. Setiap kebijakan datang membawa semangat perubahan, akun baru, formulir baru, dan laporan baru. Pendidikan akhirnya bergerak seperti sistem yang terus diperbarui, sementara perangkat keras sosial di bawahnya dipaksa tetap berjalan meski mulai panas dan kehabisan tenaga.
Narasi mengenai dampak ekonomi MBG juga diproduksi dengan sangat optimistis. Program ini disebut mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini menduga bahwa sebagian narasi tersebut berpotensi bergerak dalam wilayah simbolik apabila tidak disertai perubahan struktural yang benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa negara modern tidak hanya membangun kebijakan sosial, tetapi juga membangun suasana emosional kolektif. Program publik hari ini tidak cukup berjalan; ia juga harus terlihat berjalan. Harus terdokumentasi, terdistribusi di media digital, dan cukup meyakinkan untuk dipotong menjadi narasi optimisme nasional.
Sementara itu, guru tetap diminta menjadi motor perubahan pendidikan dengan kesejahteraan yang bergerak perlahan. Sekolah diminta inovatif di tengah persoalan fasilitas yang masih berjalan dalam pola tambal sulam. Rakyat diminta optimistis, seolah optimisme dapat menjadi lauk tambahan bagi kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, penelitian ini hendak melihat bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia tidak hanya berlangsung dalam dimensi ekonomi dan kebijakan sosial, tetapi juga dalam dimensi simbolik yang memproduksi harapan secara terus-menerus. Sebab di negeri ini, masa depan sering diumumkan lebih cepat daripada kenyataan sempat menyusulnya.
Gelar Aulia, S.Sos.
Continue Reading
19 Mei 2026
Dan Besok Kita Hidup Lagi
Ada titik dalam hidup ketika seseorang berhenti mencari arti besar dari segalanya.
Berhenti sibuk ingin menjadi paling berhasil, paling dipuji, paling terlihat hidupnya.
Karena setelah dihantam kenyataan berkali-kali, kita mulai sadar: hidup ternyata bukan tentang kemenangan megah seperti di film-film.
Hidup lebih sering cuma soal bertahan tanpa kehilangan kewarasan.
Dan anehnya, justru di sana keindahannya tumbuh.
Di kopi yang diminum pelan saat hujan turun.
Di obrolan receh tengah malam.
Di lagu-lagu NOAH yang menemani orang-orang kalah berjalan pulang.
Di tawa kecil yang muncul meski hati sedang berantakan.
Mungkin hidup memang tidak pernah benar-benar rapi.
Impian banyak yang meleset.
Orang-orang datang lalu pergi seenaknya.
Sebagian luka bahkan menetap bertahun-tahun seperti paku berkarat di dada.
Tapi manusia tetap aja keras kepala: masih jatuh cinta, masih bikin rencana, masih percaya besok bisa sedikit lebih baik.
Dan barangkali merayakan hidup bukan berarti semuanya bahagia.
Melainkan menerima bahwa hidup kadang absurd, melelahkan, dan kacau namun tetap layak dijalani sampai halaman terakhir.
17 Mei 2026
Percakapan Terakhir dengan Diri Sendiri
Aku melihat langkahku
dan merasa seperti file excel rusak
yang dipaksa tetap dibuka tiap pagi.
Hidup ini lucu.
Dari kecil disuruh bermimpi tinggi,
pas gede malah disuruh realistis.
Sekolah ngajarin “jadilah dirimu sendiri,”
lalu dunia marah
kalau dirimu tidak menguntungkan.
Di halte-halte kehidupan
orang berdiri seperti mayat administrasi.
Ngopi supaya kuat kerja,
kerja supaya bisa ngopi lagi.
Perputaran ekonomi paling jujur
ternyata cuma lingkaran capek.
Aku muak pada motivasi
yang diketik orang sambil rebahan
dari iPhone cicilan.
Muak pada kalimat
“semua akan indah pada waktunya,”
karena kadang waktu cuma datang
buat nagih tagihan baru.
Tuhan pun mungkin geleng-geleng
melihat manusia modern:
punya ribuan teman digital
tapi ngobrol dengan diri sendiri saja takut.
Aku melihat langkahku.
Bukan seperti pejuang.
Lebih mirip office boy semesta
yang disuruh nganterin luka
dari satu hari ke hari lain.
Dan kota terus hidup
seperti mesin fotokopi setan:
menggandakan wajah lelah
dengan tinta yang makin pudar.
Kadang aku ingin jadi pohon saja.
Diam.
Tidak perlu ambisi.
Tidak perlu pencitraan.
Kalau ditebang pun setidaknya
masih bisa jadi kursi
buat manusia lain mengeluh.
Sementara kita?
Hancur pun sering tidak sempat.
14 Mei 2026
Kami Pernah Berteriak Sampai Sistem Mengundang Kami Masuk
Reformasi bagiku dimulai dari jalan menuju Jatinangor.
Dari balik angkot yang sesak, aku melihat kampus dan gerbang lama Universitas Padjadjaran dipenuhi pamflet, mural, teatrikal, juga wajah-wajah muda yang bicara tentang rakyat seolah itu agama baru. Ada yang berteriak soal buruh, tanah, kemiskinan, militerisme, juga negara yang terlalu lama berdiri di atas punggung orang kecil.
Aku masih SD waktu itu.
Belum paham Marx, Gramsci, atau apa itu oligarki. Tapi aku tahu ada kemarahan yang terasa jujur.
Dan mungkin sejak saat itu aku diam-diam jatuh cinta pada dunia gerakan.
Bertahun kemudian aku masuk ke dalamnya.
Menghabiskan waktu di sekretariat pengap, diskusi yang tak selesai sampai pagi, membagi selebaran, ikut mimbar bebas, percaya bahwa mahasiswa adalah moral force yang suatu hari bisa mengguncang negara.
Ada masa ketika ruang kelas terasa terlalu sempit untuk menjelaskan kenyataan.
Karena di luar sana, rakyat kecil dipaksa terus mengalah oleh pembangunan yang tidak pernah benar-benar milik mereka.
Kami bicara tentang perlawanan dengan penuh gairah.
Tentang kapitalisme yang rakus.
Tentang kekuasaan yang selalu pandai berganti wajah.
Tentang demokrasi yang kadang hanya mengganti siapa yang duduk di kursi, bukan siapa yang tetap diinjak.
Dan ya, waktu itu aku percaya perubahan bisa lahir dari teriakan, solidaritas, dan keberanian kolektif.
Sampai akhirnya usia dewasa datang membawa ironi.
Sebagian kawan gerakan masuk partai.
Sebagian masuk lembaga.
Sebagian mulai lebih fasih bicara anggaran daripada perjuangan.
Kata “rakyat” tetap dipakai, tapi sering terdengar seperti slogan yang kehilangan luka.
Aku patah hati di situ.
Karena ternyata sistem tidak selalu membungkam perlawanan dengan pentungan. Kadang cukup dengan fasilitas, posisi, dan kenyamanan.
Rezim boleh tumbang, tapi watak kekuasaan sering tetap sama: mencari cara agar perlawanan menjadi jinak.
Namun sejauh apa pun kecewa itu tumbuh, aku tetap berutang pada dunia gerakan.
Dari sana aku belajar bahwa sejarah tidak pernah berubah karena belas kasihan elite. Selalu ada orang-orang keras kepala yang memilih berdiri, meski tahu mereka bisa kalah.
Dan mungkin tragedi generasi kami memang itu:
dibesarkan oleh romantisme perlawanan,
lalu dewasa di tengah kenyataan bahwa revolusi pun bisa dinegosiasikan.