Apartheid Kepegawaian: Ketika Pengabdian Dibagi Berdasarkan Status
Di dalam birokrasi modern, ketimpangan tidak selalu hadir dalam bentuk larangan masuk atau pemisahan ruang. Kadang-kadang, ia hadir lebih rapi: melalui status kepegawaian, nomenklatur jabatan, skema pengupahan, dan regulasi yang menentukan siapa yang lebih berhak atas kepastian hidup.
ASN penuh waktu, ASN paruh waktu, dan non-ASN bukan sekadar tiga kategori administratif. Di baliknya, terdapat hierarki pengakuan atas tenaga kerja. Orang-orang yang sama-sama menjalankan fungsi pelayanan publik ditempatkan pada tangga kesejahteraan yang berbeda.
Dalam perspektif sosiologi, ini menarik. Max Weber membantu kita memahami bagaimana birokrasi bekerja melalui klasifikasi dan aturan formal. Namun, ketika klasifikasi administratif ikut menentukan perbedaan akses terhadap keamanan ekonomi dan pengakuan sosial, birokrasi bukan lagi sekadar mesin pelayanan. Ia juga menjadi mesin stratifikasi.
Karl Marx mungkin akan mengajak kita melihat persoalan dari sisi hubungan kerja: siapa yang menjual tenaga, siapa yang mengendalikan sistem, dan bagaimana hasil kerja dihargai. Sementara Pierre Bourdieu akan mengingatkan bahwa status formal bukan hanya soal administrasi, melainkan juga modal simbolik yang menentukan posisi seseorang dalam medan sosial.
Maka, istilah apartheid kepegawaian dapat digunakan sebagai metafora kritis—bukan untuk menyamakan secara harfiah dengan apartheid rasial—melainkan untuk menggambarkan segregasi dalam pengakuan, kepastian, dan kesejahteraan di lingkungan kerja.
Ironisnya, negara yang menuntut profesionalisme justru harus menjawab pertanyaan mendasar: mungkinkah profesionalisme tumbuh subur ketika orang-orang yang mengerjakan fungsi pelayanan serupa hidup di bawah tingkat kepastian yang berbeda?
Tentu, status kepegawaian memang memiliki konsekuensi hukum dan skema kerja yang tidak selalu identik. Persoalannya bukan menuntut semua kategori harus seragam dalam segala hal. Persoalannya adalah apakah perbedaan itu memiliki dasar yang adil, proporsional, transparan, dan manusiawi.
Sebab, ketika status lebih menentukan martabat daripada kontribusi, birokrasi berisiko mengubah pengabdian menjadi perlombaan mendapatkan pengakuan administratif.
Pada akhirnya, negara tidak cukup hanya menghitung berapa banyak orang yang telah direkrut, diangkat, atau diklasifikasikan. Negara juga harus berani menghitung berapa banyak ketidakpastian hidup yang dibiarkan tumbuh di balik klasifikasi tersebut.
Sebab, pengabdian boleh dibedakan menurut fungsi dan tanggung jawabnya, tetapi martabat manusia tidak semestinya bertingkat menurut nomenklatur kepegawaiannya.
Kerjakan, selesaikan. Selebihnya, terserah tafsir.
— Gelar Aulia, S.Sos.