Di Balik Warna yang Tak Pernah Menjelaskan
Ada satu ritual yang mungkin sudah terlalu akrab bagi guru dan operator sekolah: membuka Info GTK. Bukan untuk melihat sesuatu yang menarik, bukan pula karena sedang senggang. Biasanya karena ada satu pertanyaan sederhana yang menggantung: masih valid atau tidak?
Lalu layar dibuka. Hijau: alhamdulillah. Merah: cek Dapodik. Belum valid: cek lagi. Data sudah diperbaiki: tunggu. Sudah sinkron: tunggu penarikan. Sudah ditarik: coba lihat lagi nanti.
Begitulah administrasi pendidikan di era digital. Sistemnya sudah modern, tetapi kadang cara mencari jawabannya masih seperti mencari sinyal di gunung: coba lagi, tunggu sebentar, lalu buka kembali.
Di sinilah persoalannya bukan sekadar soal validasi. Validasi tentu diperlukan. Negara perlu memastikan data guru, satuan pendidikan, beban kerja, sertifikasi, rekening, dan berbagai komponen lainnya sesuai sebelum hak tunjangan diproses. Tidak ada yang keberatan dengan kebutuhan untuk memastikan data benar.
Yang patut dipertanyakan adalah mengapa proses validasi yang dilakukan secara berkala harus menghasilkan beban pembuktian yang terasa berulang, bahkan ketika kondisi datanya relatif tidak berubah. Guru diminta menjaga kondisi tertentu dalam periode berbulan-bulan. Namun, pada saat yang sama, statusnya harus kembali dibaca, diproses, dan dinantikan pada siklus berikutnya.
Kalau memang ada perubahan data, tentu masuk akal untuk dilakukan validasi ulang. Tetapi kalau tidak ada perubahan, apakah setiap bulan guru harus kembali merasa seperti sedang mengajukan hak dari awal?
Di sinilah logika sistem perlu diperjelas. Sistem digital seharusnya mampu membedakan antara data yang berubah dan data yang tidak berubah. Data yang berubah perlu diperiksa. Data yang tetap seharusnya cukup dimonitor. Teknologi seharusnya mendeteksi perubahan, bukan membuat manusia terus-menerus membuktikan bahwa sesuatu tidak berubah.
Masalah berikutnya adalah transparansi.
Guru biasanya hanya melihat hasil akhirnya: valid, belum valid, memenuhi, atau belum memenuhi. Tetapi apa yang terjadi di belakang layar? Data diambil dari mana? Kapan terakhir ditarik? Apa yang berubah? Parameter mana yang belum terpenuhi? Apakah masalahnya berasal dari data sekolah, proses penarikan, pemadanan antarsistem, atau aturan validasi?
Tidak semua proses itu terlihat oleh pengguna akhir.
Akibatnya, ketika status berubah, muncul satu mantra yang sudah sangat terkenal: “Cek Dapodik.”
Dapodik memang penting. Bahkan terlalu penting untuk sekadar dijadikan tempat melempar masalah. Dapodik merupakan salah satu sumber data penting dalam rantai administrasi pendidikan. Namun, data dari Dapodik tidak berhenti begitu saja di sana. Ada proses penarikan, pengolahan, pemadanan, verifikasi, dan validasi pada sistem lain.
Jadi, ketika hasil akhirnya berbeda, tidak otomatis berarti sumber awalnya yang salah. Kalimat “cek Dapodik” mungkin benar sebagai langkah awal. Namun, sebagai penjelasan akhir, kalimat itu terlalu pendek.
Sebab guru tidak hanya ingin tahu di mana harus mengecek. Guru ingin tahu apa yang salah.
Kalau sistem mampu menampilkan tulisan “belum valid”, seharusnya sistem juga mampu menjelaskan alasan ketidakvalidan tersebut dengan bahasa yang bisa dipahami. Bukan sekadar warna, bukan sekadar status, dan bukan sekadar tanda silang.
Karena warna merah tidak otomatis menjelaskan diagnosis. Dan warna hijau juga bukan bukti bahwa sistem sudah transparan.
Di sinilah posisi operator sekolah juga perlu dilihat secara adil. Ketika status guru bermasalah, operator sering menjadi orang pertama yang dicari. Data diperiksa. Dapodik dibuka. Sinkronisasi dilakukan. Riwayat dicek. Lalu menunggu.
Padahal operator sekolah tidak mengendalikan seluruh rantai sistem. Operator tidak menentukan kapan server pusat melakukan penarikan. Operator tidak menentukan parameter validasi. Operator tidak menentukan kapan hasil pemadanan antarsistem selesai diproses.
Namun, ketika hasilnya belum sesuai, operator pula yang pertama kali ditanya.
Operator sekolah akhirnya seperti customer service nasional dengan akses terbatas.
Yang lebih lucu, kadang-kadang operator juga dituntut menjelaskan sesuatu yang sistemnya sendiri belum menjelaskan.
Sistemnya digital. Troubleshooting-nya gotong royong.
Di titik ini, kritik terhadap mekanisme validasi bukan berarti menolak validasi. Justru sebaliknya. Kalau tunjangan guru memang harus dibayarkan berdasarkan data yang benar, sistem validasinya harus dibuat semakin jelas.
Guru perlu tahu apa yang dinilai. Operator perlu tahu apa yang bisa diperbaiki. Sekolah perlu tahu kapan data terakhir ditarik. Dan ketika status berubah, sistem perlu menjelaskan apa yang menyebabkan perubahan itu.
Itulah transparansi.
Bukan sekadar memberikan akses kepada pengguna untuk melihat status, tetapi memberikan informasi yang cukup agar pengguna memahami mengapa status tersebut muncul.
Sebab ada perbedaan besar antara “Status Anda belum valid” dan “Status Anda belum valid karena indikator X belum terbaca dari sumber data Y, terakhir diperbarui pada tanggal Z.”
Yang pertama hanya pemberitahuan. Yang kedua adalah informasi.
Administrasi publik seharusnya bergerak dari sekadar pemberitahuan menuju informasi yang dapat ditindaklanjuti.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan cuma sebuah warna di layar. Ada hak guru, ada perencanaan keuangan keluarga, ada pekerjaan operator, ada waktu sekolah, dan ada energi manusia yang setiap bulan kembali tersedot hanya untuk memastikan bahwa sistem masih membaca sesuatu yang sebenarnya sudah lama benar.
Mungkin sudah waktunya pola validasi berpikir sedikit lebih sederhana.
Kalau data berubah, validasi ulang. Kalau data tidak berubah, monitor. Kalau status berubah, jelaskan. Kalau data belum terbaca, katakan belum terbaca. Kalau aturan berubah, komunikasikan.
Tidak semua masalah membutuhkan manusia untuk terus-menerus mengulang pekerjaan yang sama.
Bukankah salah satu tujuan digitalisasi adalah mengurangi pekerjaan administratif yang repetitif?
Jangan sampai kita membuat sistem digital yang sangat pintar dalam mengolah data, tetapi masih membutuhkan manusia untuk berkali-kali memastikan bahwa data yang sama tetap sama.
Itu bukan digitalisasi yang memerdekakan pekerjaan. Itu hanya birokrasi lama yang diberi layar baru.
Dan sekali lagi, jangan anggap remeh Dapodik. Namun, jangan pula menganggap remeh guru dan operator yang setiap bulan harus memastikan bahwa data mereka masih terbaca dengan benar oleh sistem.
Guru tidak meminta bebas dari validasi. Guru hanya meminta proses yang masuk akal.
Kalau data berubah, periksa. Kalau tidak berubah, jangan dibuat seolah-olah semuanya dimulai dari nol. Kalau status berubah, jelaskan penyebabnya. Kalau sistem belum membaca data, katakan saja belum membaca.
Karena “belum valid” bukan penjelasan. Dan “cek Dapodik” bukan selalu jawaban.
Pada akhirnya, teknologi seharusnya membuat birokrasi lebih sederhana, bukan membuat manusia semakin mahir menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar.
Validasi boleh setiap bulan. Tetapi penjelasannya jangan ikut bulanan.
Continue Reading
