PERSIB BUDAYA RAKYAT, BENTUK PERLAWANAN, DAN TAFSIR TRIBUN YANG TAK BISA DIBELI

PERSIB BUDAYA RAKYAT, BENTUK PERLAWANAN, DAN TAFSIR TRIBUN YANG TAK BISA DIBELI

Mei 25, 2025  

 

Di Bandung Persib bukan sekadar klub sepak bola. Ia adalah medan kultural. Sebuah ruang hidup yang lahir bukan dari ruang rapat elite melainkan dari tanah lapang dari Tegalega dari gang gang sempit dari sekolah sekolah rakyat dari pasar dan pabrik. Ia tumbuh dari jerih payah para pekerja tukang bangunan sopir angkot anak kos dan ibu ibu yang menjual gorengan di pinggir stadion. Persib adalah teks sosial. Dalam kaca mata hermeneutika ia bisa dibaca sebagai narasi rakyat yang berusaha menegaskan eksistensinya di tengah tekanan sistemik. Dan dalam semiotika segala simbol yang mengitari Persib dari warna biru chant tribun hingga spanduk spanduk liar adalah tanda tanda yang sarat makna tentang cinta identitas dan perlawanan.

Ketika Persib juara Liga 1 di bulan Mei 2025 euforia meledak bukan hanya karena piala tetapi karena rasa menang sebagai rakyat. Konvoi di jalan nyanyian di atap mobil bak terbuka dan tangis bahagia di pelukan sesama Bobotoh adalah bentuk ritus kultural. Ini bukan sekadar pesta tapi semacam ledakan simbolik dari rakyat yang selama ini diremehkan oleh pusat kekuasaan sepak bola dan logika industri kapital. Namun kemenangan itu juga menyisakan duka. Seorang Bobotoh meninggal di Flyover Pasupati jatuh dalam perayaan yang tak ditata negara. Dalam perspektif hermeneutik kejadian ini bukan insiden biasa tapi simbol luka ketika cinta rakyat tidak dijaga oleh sistem yang lebih peduli pada tayangan drone untuk konten media ketimbang keselamatan nyata di jalan.

Selain itu Bobotoh tidak pernah lupa pada tragedi Kanjuruhan yang menggores luka mendalam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Komunitas Bobotoh terus mengingat dan memperingati peristiwa tersebut sebagai bagian dari penolakan terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh suporter. Mereka bukan sekadar penonton pasif melainkan peserta aktif dalam aksi aksi sosial yang menuntut perubahan bukan hanya dalam dunia sepak bola tapi juga dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas. Solidaritas mereka meluas menjadi bagian dari gerakan kolektif yang menentang berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi.

Sepak bola hari ini dikelilingi oleh kapital. Klub bukan lagi representasi komunitas tapi jadi brand global. Fans jadi pelanggan. Stadion jadi mall raksasa. Tiket naik akses makin eksklusif. Bobotoh yang dulu memenuhi stadion lewat gerakan swadaya kini dihadapkan pada pagar tinggi dan nomor kursi. Dalam konteks ini Persib berdiri sebagai perlawanan. Meski dikungkung logika industri semangat rakyat tetap hadir melalui suara tribun yang lantang dan lewat tanda tanda yang tak bisa dibungkam spanduk spanduk perlawanan.

Spanduk di tribun bukan ornamen. Ia adalah media alternatif rakyat. Ia puisi liar yang tak bisa dibeli. Kalimat kalimat seperti Persib Milik Rakyat Bukan Korporat Sepak Bola Tanpa Rakyat Hanyalah Pertunjukan Kosong dan Harga Tiket Mahal Kami Dipinggirkan adalah manifestasi kesadaran kolektif. Dalam semiotika ini adalah upaya rakyat memberi makna atas ruang yang telah dikomodifikasi. Dalam hermeneutika spanduk ini adalah penafsiran hidup atas penderitaan yang dilupakan. Ironisnya media resmi jarang menyorot spanduk ini. Kamera TV lebih suka menyorot selebrasi pemain dan LED sponsor. Sebab spanduk rakyat terlalu jujur. Terlalu mengganggu narasi profesionalisme yang telah dikawinkan paksa dengan kapital.

Bobotoh tak hanya bicara soal Persib. Mereka juga membawa isu global ke dalam stadion. Dalam berbagai laga spanduk spanduk dukungan terhadap Palestina dibentangkan. Tulisan seperti Free Palestine Show Israel the Red Card dan Save Al Aqsha muncul dari berbagai kawasan seperti Dago Elos Sukajadi hingga Cicalengka. Tribun menjadi ruang artikulasi solidaritas. Ini menunjukkan bahwa Bobotoh membaca penderitaan rakyat lain sebagai bagian dari penderitaan mereka sendiri. Spanduk ini menjadi tanda bahwa kesadaran politik tak mati di tribun. Ia justru hidup tumbuh liar dan bermakna lebih dari seribu unggahan media sosial.

Selama masih ada yang membentangkan spanduk budaya rakyat belum mati. Selama suara chant lebih keras dari suara iklan Persib tetap jadi milik rakyat. Dan selama tribun tetap jadi ruang tafsir yang jujur sistem tak akan bisa menghapus jejak budaya ini. Persib adalah tafsir kita. Tafsir tentang cinta yang tidak bisa dijelaskan angka. Tentang identitas yang tak bisa dibeli. Tentang perlawanan yang tetap hidup meski dibungkam media.

Persib nu aing Kapital teu bisa meuli rasa Tribun nu aing Spanduk teu bisa didikte sistem Cinta nu aing Maung tetap hirup di tengah rakyat. 

Continue Reading

Mei dan Mahasiswa Pascareformasi Antara Hasrat Kritis Serta Romantisme yang Terlambat

Mei dan Mahasiswa Pascareformasi Antara Hasrat Kritis Serta Romantisme yang Terlambat

Mei 15, 2025  

Mei bukan sekadar bulan ke lima dalam kalender. Ia adalah lanskap simbolik tempat sejarah Indonesia menumpuk beban dan harapan. Di dalamnya, kita mengenang Hari Buruh, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, dan tentu saja, 21 Mei hari ketika Presiden Soeharto menyatakan mundur setelah tiga dekade berkuasa. Sejak itu, bulan ini menjadi ruang memori dan panggung refleksi, khususnya bagi mahasiswa.

Namun refleksi itu tidak selalu hadir dalam bentuk mendalam. Mahasiswa pascareformasi terutama mereka yang memasuki kampus tahun 2000-an ke atas sering menjumpai Mei sebagai ajang pertunjukan kritis musiman. Seminar-seminar diadakan, diskusi diperbanyak, poster-poster di tembok kampus diperbarui. Suasana akademik mendadak terasa intelektual. Bahkan yang biasanya hanya aktif di grup tugas, kini bicara soal neoliberalisme, oligarki, dan hegemoni.

Fenomena ini menunjukkan adanya semacam romantisme terhadap perjuangan mahasiswa 1998. Seperti dikatakan oleh Ignas Kleden (2004), gerakan mahasiswa sering kali jatuh pada jebakan simbolisme ketika kehilangan pijakan praksis. Yang dipeluk bukan lagi realitas, melainkan imajinasi tentang heroisme masa lalu. Reformasi kemudian menjadi semacam mitos yang dikeramatkan, tapi tidak lagi dianalisis secara kritis.

Dalam konteks ini, kita melihat apa yang disebut oleh Sindhunata (1999) sebagai generasi pascareformasi yang hidup dalam “kebebasan tanpa arah”. Mahasiswa kini memiliki ruang bersuara, tetapi tidak selalu tahu ke mana suara itu harus diarahkan. Kebebasan berbicara menjadi hiasan, bukan alat perubahan. Media sosial mempercepat suara, tapi sering kali memperdangkal isi. Yang penting terlihat aktif, bukan sungguh memahami.

Meski begitu, geliat musiman ini tetap menyimpan potensi. Moeljarto Tjokrowinoto (2007) menulis bahwa kesadaran politik bisa tumbuh dari pendidikan nonformal termasuk diskusi, forum, dan aksi simbolik. Dengan kata lain, meski terkesan permukaan, partisipasi mahasiswa dalam atmosfer Mei bisa menjadi awal dari proses pembelajaran politik yang lebih dalam. Minimal, ia membuka ruang bertanya.

Mahasiswa pascareformasi adalah generasi yang tidak sempat menjatuhkan diktator, tetapi tetap merasa resah melihat arah bangsa. Mereka datang terlambat ke revolusi, tapi menolak menjadi penonton pasif. Bulan Mei memberi mereka panggung meski kecil, meski sementara. Di tengah apatisme sistemik dan komersialisasi pendidikan, keberanian untuk bersuara, betapapun setengah matang, tetap layak dihargai.

---G.A--

Referensi:

Kleden, Ignas. (2004). Masyarakat, Politik, dan Moral. Jakarta: Gramedia.

Moeljarto Tjokrowinoto. (2007). Pembangunan: Paradigma untuk Menggugat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sindhunata. (1999). Reformasi yang Terombang-ambing. Jakarta: Kompas.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kajian Reformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Continue Reading

Kerenceng Tak Perlu ke Puncak untuk Sampai

Kerenceng Tak Perlu ke Puncak untuk Sampai

Mei 12, 2025  

“Kadang, gunung tidak menuntut untuk didaki sampai atas. Cukup sampai tempat di mana kita bisa mendengar diri sendiri.”

Ada satu hari saat langkah terhenti di tengah jalur pendakian Gunung Kerenceng. Bukan karena tubuh lelah, tapi karena rasa bilang: cukup di sini. Kabut menutup pandangan, namun membuka kesadaran bahwa tidak semua perjalanan harus diselesaikan dengan mencapai puncak.

Gunung Kerenceng, yang menjulang tenang di Sumedang, bukan hanya gugusan tanah dan batu. Ia adalah simbol spiritualitas bagi masyarakat Sunda. Dalam kepercayaan lama yang masih hidup dalam nilai-nilai Sunda Wiwitan gunung dipercaya sebagai tempat para karuhun (leluhur) bersemayam. Gunung adalah ruang sakral. Ia bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihormati.

Saat duduk di antara rerumputan, dengan tanah yang masih basah dan kabut yang menggantung seperti tirai, muncul rasa yang sulit dijelaskan: nyambung.Nyambung antara tubuh dan tanah. Nyambung antara suara angin dan hening dalam dada.

"Nyaah ka Alam, nyaah ka diri sorangan. Nyaah ka karuhun nu ngajaga."

(Cinta pada alam, cinta pada diri sendiri. Cinta pada leluhur yang menjaga.)

Itulah prinsip dasar yang tumbuh dalam jiwa masyarakat Sunda. Bahwa kehidupan bukan sekadar maju dan tinggi, tapi juga ngarasa merasakan, menghargai, dan menyelaraskan diri dengan alam dan leluhur.

Di titik berhenti itu, Gunung Kerenceng justru memberi pelajaran paling dalam. Bahwa spiritualitas bukan soal mantera atau ritual besar, tapi soal rasa nyambung antara diri dan semesta. Bahkan jika tak sampai puncak, jiwa tetap pulang dengan penuh.

 "Ulah nyorang sagalana ku hulu, tapi kudu ku rasa."

(Jangan jalani hidup hanya dengan pikiran, tapi dengan rasa.)

Jadi, tak perlu malu bila langkahmu tak sampai ke atas. Barangkali di tempatmu berhenti itulah, gunung sedang bicara. Memberi ruang untuk mendengar, untuk merasa, dan untuk mengerti: tak semua yang tinggi membawa arti kadang, yang sunyi justru menghidupi.

Ingin mendaki Kerenceng?

Bawalah lebih dari sekadar ransel. Bawalah hormat, rasa, dan niat baik.

Karena Kerenceng bukan sekadar puncak ia adalah tempat belajar diam, dan pulang dengan makna.

Continue Reading

Vasektomi dan Jalan Panjang Menuju Keadilan Reproduksi

Vasektomi dan Jalan Panjang Menuju Keadilan Reproduksi

Mei 02, 2025  

Ada hal-hal yang terlalu suci untuk dipertanyakan di negeri ini. Salah satunya adalah kejantanan laki-laki. Jangan coba-coba menyarankan vasektomi, kecuali kamu ingin dianggap menghina martabat pria dan mengancam ketahanan keluarga nasional. Di negeri yang penuh cinta keluarga ini, laki-laki bebas membuahi siapa saja, tapi jangan pernah minta mereka memotong saluran sperma. Itu melewati batas. Lebih baik negara memotong anggaran pendidikan, daripada laki-laki kehilangan mitos tentang dirinya.

Sementara itu, perempuan makhluk yang selalu disebut sebagai “tulang rusuk” dipaksa berhadapan dengan segala bentuk teknologi kontrasepsi: pil yang bikin mual, suntik yang bikin depresi, IUD yang bikin nyeri, implan yang bikin pendarahan tak kunjung usai. Semua itu atas nama keluarga berencana. Tapi siapa yang merencanakan? Siapa yang menanggung efek sampingnya? Dan siapa yang berhak mengambil keputusan? Tidak perlu tanya. Jawabannya sudah diatur dalam program dan anggaran.

Program KB di Indonesia sejak awal adalah proyek nasional yang sangat maskulin dalam cara paling ironi: ia dibebankan seluruhnya kepada tubuh perempuan. Negara mengklaim ingin “membebaskan perempuan”, tapi dengan memasukkan logam kecil ke rahim mereka. Dan ketika perempuan mulai lelah dengan kontrasepsi hormonal, negara tidak menawarkan alternatif, hanya menyarankan: "Sabar ya, Bu. Demi keluarga."

Data BKKBN tahun 2023 memperlihatkan bahwa pengguna kontrasepsi perempuan mendominasi hingga 93%. Metode untuk laki-laki? Masih menjadi ornamen statistik. Vasektomi? Lebih langka daripada politisi jujur. Laki-laki, tampaknya, terlalu sibuk menjaga kehormatan skrotumnya untuk berpikir soal tanggung jawab reproduktif.

Mengapa? Karena dalam imajinasi sosial kita, vasektomi bukan hanya prosedur medis, tapi pengkhianatan terhadap identitas. Sebuah riset oleh Suryoputro (2020) menemukan bahwa banyak laki-laki menolak vasektomi karena takut dianggap tidak jantan. Padahal, secara medis, vasektomi tidak memengaruhi hasrat seksual atau performa ranjang. Tapi ya begitulah, persepsi lebih penting dari realitas. Toh, masyarakat kita memang lebih percaya pada mitos dan grup WhatsApp keluarga ketimbang jurnal medis peer-reviewed.

Lucunya, negara seolah tidak tahu harus berbuat apa. Daripada mengedukasi laki-laki, lebih mudah menggencarkan kampanye ke perempuan. Dari penyuluhan, door-to-door, sampai hadiah sembako. Alat kontrasepsi tak lagi dipilih secara sadar, tapi dipaksakan secara halus. Negara mencintai rahim perempuan, tapi hanya kalau bisa diatur. Tubuh perempuan menjadi ladang produksi kebijakan: ditanami alat, dipupuk hormon, lalu dipanen sebagai angka statistik keberhasilan.

Sementara laki-laki tetap menikmati posisi aman: tidak disentuh, tidak disalahkan. Mereka cukup menyerahkan tanda tangan saat istri ikut KB. Perannya dalam pengendalian kelahiran? Simbolis. Sesekali ikut penyuluhan demi formalitas, sesekali bersyukur karena tidak harus muntah-muntah tiap bulan seperti istrinya.

Dan di tengah semua ini, vasektomi tetap diperlakukan seperti isu subversif. Padahal, jika laki-laki bersedia menjalani vasektomi secara sukarela, itu bukan bentuk kelemahan. Itu bentuk cinta. Tapi di budaya ini, cinta bukan tentang berbagi beban, melainkan siapa yang paling tahan menyuruh orang lain menanggungnya.

Apakah kita akan terus begini? Mungkin. Toh selama ini tidak ada yang benar-benar marah. Perempuan sudah terbiasa. Mereka pingsan karena KB? Ah, biasa. Mereka stres karena hormonal tidak stabil? Wajar. Mereka menanggung semuanya sambil tetap tersenyum dalam iklan KB versi pemerintah.

Tapi jika masih ada akal sehat tersisa, sudah waktunya kita balik arah. Sudah waktunya laki-laki mengambil peran lebih dari sekadar penonton di kursi belakang. Sudah waktunya kita berhenti menjadikan rahim perempuan sebagai solusi tunggal untuk masalah struktural. Sudah waktunya kita mengakui: kejantanan bukan terletak pada seberapa banyak anak yang bisa dibuahi, tapi pada keberanian untuk berkata, “Cukup.”

Vasektomi bukan akhir dari keperkasaan. Ia awal dari kemanusiaan. Tapi ya, mungkin kita belum siap menjadi manusia. Kita masih sibuk menjadi "laki-laki".

-G.A-

Continue Reading

Dua Hari, Satu Napas Perjuangan

Dua Hari, Satu Napas Perjuangan

Mei 01, 2025  

 

Apa arti kedekatan tanggal antara Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional? Apakah ini sekadar kebetulan kalender, atau justru sebuah pengingat simbolik bahwa tubuh dan akal bangsa dibangun dari peluh yang sama? Di satu sisi, kita mengenang buruh sebagai motor ekonomi bangsa. Di sisi lain, kita merayakan guru sebagai penyalur pengetahuan dan penjaga akal sehat generasi. Keduanya berada di garis depan sejarah Indonesia, meski jarang kita sandingkan dalam satu narasi besar.

Hari Buruh, yang dirayakan sejak aksi demonstrasi pekerja di Haymarket Square, Chicago tahun 1886, adalah simbol perlawanan terhadap sistem kerja yang menindas. Di Indonesia, peringatan ini resmi diakui pada era Presiden Abdurrahman Wahid setelah sebelumnya dibungkam secara de facto pada masa Orde Baru. Padahal sejak masa Hindia Belanda, buruh Indonesia telah menjadi bagian dari denyut nasionalisme. Pada 1920-an, Serikat Buruh seperti VSTP yang dipimpin Semaun bukan hanya memperjuangkan hak kerja, tapi juga menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan. Buruh sejak awal bukan sekadar penggerak roda ekonomi, tapi juga agen perubahan sosial.

Sementara itu, Hari Pendidikan Nasional lahir dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara, pendiri Taman Siswa, seorang visioner yang mengubah pendidikan dari alat kolonial menjadi senjata pembebasan. Ia berkata, “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.” Kalimat ini bukan sekadar kutipan manis untuk upacara tahunan. Ini adalah ajakan untuk menumbuhkan semangat kolektif mencerdaskan bangsa, bukan hanya lewat kurikulum, tetapi melalui kehidupan sehari-hari.

Kini sistem telah bergeser, tetapi masalah-masalah lama tetap membayangi. Buruh Indonesia hari ini masih harus berjuang menghadapi sistem kerja fleksibel yang rawan eksploitasi. Menurut BPS 2024, dari 140 juta angkatan kerja, lebih dari 40 persen bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial yang layak. Mereka menggerakkan kota, membangun jalan, memproduksi pangan, tapi tetap berada di zona rapuh.

Di sisi lain, para guru terutama honorer menghadapi ironi yang tak kalah getir. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa hampir separuh guru Indonesia berstatus non-ASN, dengan gaji jauh di bawah standar hidup layak. Mereka berdiri di kelas setiap hari, membentuk karakter anak bangsa, namun nyaris tak bisa memastikan masa depan keluarganya sendiri. Mereka mengajar bukan karena sistem mendukung, tapi karena idealisme yang menolak mati.

Yang lebih menyakitkan, baik buruh maupun guru kini sama-sama didorong ke dalam logika produksi. Buruh dikejar target dan efisiensi. Guru dikejar akreditasi dan laporan digital. Pendidikan berubah menjadi ladang angka. Pekerjaan fisik dan intelektual kini berada dalam tekanan yang sama: produksi sebanyak mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Di titik inilah mereka bertemu, dalam keletihan yang disponsori sistem.

Namun meski lelah, mereka belum menyerah. Buruh tetap bekerja. Guru tetap mengajar. Dengan segala keterbatasan, mereka menjaga nyala peradaban. Di tengah ketimpangan, mereka masih percaya bahwa kerja adalah ibadah dan pendidikan adalah cahaya.

Maka kedekatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan bukan sekadar hitungan tanggal, melainkan pengingat bahwa tubuh yang bekerja dan pikiran yang mendidik berasal dari akar perjuangan yang sama. Tidak ada pengetahuan tanpa kesejahteraan, dan tak ada kesejahteraan tanpa kesadaran kritis.

Pramoedya Ananta Toer pernah berkata, “Dalam hidup, jangan hanya jadi abu.” Tulisan ini adalah seruan agar kita tak membiarkan perjuangan buruh dan pendidik dikaburkan menjadi abu administratif, terseret arus seremoni yang kehilangan makna.

Buruh dan guru bukan sekadar profesi. Mereka adalah pondasi. Menghormati mereka bukan soal bonus tahunan atau piagam pengabdian. Ini soal keberanian untuk membangun sistem yang berpihak, yang manusiawi, yang adil.

Karena bangsa ini hanya akan benar-benar merdeka ketika buruh tak lagi harus berteriak, dan guru tak lagi harus bertahan sendirian.

Continue Reading

Catatan Kecil Operator Sekolah di Tengah Hardiknas dan Hari Buruh

Catatan Kecil Operator Sekolah di Tengah Hardiknas dan Hari Buruh

Mei 01, 2025  

Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hanya sehari sebelumnya, 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh. Dua momentum yang tampaknya tidak berkaitan langsung, namun bagi kami para operator sekolah, keduanya terasa dekat karena kami berdiri di persimpangan antara dunia pendidikan dan kerja administratif.

Operator sekolah mungkin tidak mengajar di kelas, namun kami mendampingi proses belajar dengan memastikan data setiap siswa tercatat dengan benar. Kami memastikan bantuan bisa cair, mutasi bisa lancar, dan berbagai layanan berbasis data berjalan sebagaimana mestinya. Dalam proses itu, kami bergulat dengan aplikasi, jadwal sinkronisasi, dan validasi NIK. Dan salah satu tantangan terbesar kami adalah Verval PD—sistem verifikasi peserta didik yang terhubung langsung ke data Dukcapil.

Di balik layar, seringkali kami harus memeriksa satu per satu siswa, mencocokkan data, dan menyelesaikan kekeliruan kecil yang bisa berdampak besar. Hal sederhana seperti ketidaksesuaian nama antara ijazah SD dan Kartu Keluarga bisa membuat proses validasi terhenti. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk selalu menggunakan dan memegang teguh data yang sahih, yang sesuai dengan dokumen resmi seperti KK, Akta Kelahiran, dan Ijazah SD.

Sebagai bentuk berbagi pengalaman dan juga semangat Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh, saya ingin membagikan sedikit alat bantu yang bisa meringankan pekerjaan teman-teman operator: script bookmarklet JavaScript. Script ini bisa disimpan sebagai bookmark di browser, dan ketika diklik, akan membantu menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara otomatis di laman Verval PD.

1. Klik Otomatis “Match From”

Script ini akan mencari tombol “Match From” di halaman dan mengkliknya secara otomatis:

javascript:(function(){

  var btn = [...document.querySelectorAll('button')].find(b => b.innerText.toLowerCase().includes('match from'));

  if(btn){

    btn.click();

    alert('Tombol "Match From" diklik!');

  } else {

    alert('Tombol "Match From" tidak ditemukan di halaman ini.');

  }

})();

2. Buka Langsung Menu “Unlock NIK”

Jika ingin cepat membuka halaman “Unlock NIK”, gunakan script berikut:

javascript:(function(){

  var btn = [...document.querySelectorAll('button, a')].find(el => el.innerText.toLowerCase().includes('unlock nik'));

  if(btn){

    btn.click();

    alert('"Unlock NIK" dibuka.');

  } else {

    alert('Tombol/link "Unlock NIK" tidak ditemukan.');

  }

})();

3. Akses Cepat “Perubahan Signifikan”

Script ini membantu membuka halaman “Perubahan Signifikan” tanpa harus mencarinya manual:

javascript:(function(){

  var btn = [...document.querySelectorAll('button, a')].find(el => el.innerText.toLowerCase().includes('perubahan signifikan'));

  if(btn){

    btn.click();

    alert('"Perubahan Signifikan" dibuka.');

  } else {

    alert('Tombol/link "Perubahan Signifikan" tidak ditemukan.');

  }

})();

Cara menggunakannya cukup mudah: buat bookmark baru di browser, tempelkan salah satu script di atas pada kolom URL, lalu beri nama sesuai. Saat dibutuhkan, tinggal klik bookmark tersebut saat halaman Verval PD terbuka.

Script ini tidak menggantikan kerja kita sepenuhnya, tapi bisa sedikit menghemat waktu dan mengurangi kelelahan saat harus membuka banyak data. Yang terpenting tetaplah berhati-hati dan pastikan setiap proses yang kita jalankan mengacu pada dokumen resmi dan valid, demi menjamin bahwa hak-hak siswa tetap terlindungi dan proses pendidikan berjalan dengan baik.

Akhir kata, semoga momen Hardiknas dan Hari Buruh ini menjadi pengingat bahwa kerja-kerja kita bukan hanya administratif. Kita berperan menjaga fondasi sistem pendidikan agar tetap akurat dan adil. Terima kasih untuk semua operator sekolah di seluruh penjuru negeri semangat dan keikhlasanmu adalah bagian penting dari perjalanan pendidikan Indonesia.

-G.A-

Continue Reading

Hardiknas dan Hari Buruh Menggugah Emansipasi Pendidikan dan Kerja di Tengah Lelucon Sosial

Hardiknas dan Hari Buruh Menggugah Emansipasi Pendidikan dan Kerja di Tengah Lelucon Sosial

April 26, 2025  

 

Setiap tanggal satu dan dua Mei, bangsa ini menggelar perayaan rutin bernama Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Dua momen ini, yang seharusnya menjadi peringatan terhadap perjuangan sosial yang panjang dan berdarah, semakin tahun berubah menjadi ritual kosong, dipenuhi pidato formal, seminar motivasi, dan parade simbolik tanpa refleksi. Di balik semua itu, struktur ketidakadilan yang menjadi latar kelahiran kedua hari ini tetap berdiri kokoh.

Pendidikan dan kerja, dua institusi yang diagung-agungkan sebagai motor kemajuan, telah kehilangan makna aslinya. Pendidikan, yang oleh Ki Hadjar Dewantara pernah disebut sebagai "tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak"¹, kini lebih mirip alat penjinakan. Ia diarahkan untuk membentuk manusia yang mudah diarahkan, mudah diatur, dan siap menjadi bagian dari mesin produksi kapitalistik. Dalam dunia hari ini, tuntunan itu tidak lagi mengarah pada pembebasan, tetapi pada integrasi ke dalam struktur sosial yang menindas.

Sebagaimana Stuart Hall pernah tekankan, "Budaya adalah medan pertempuran di mana makna diproduksi dan dipertarungkan"². Pendidikan, sebagai salah satu instrumen budaya, telah menjadi arena di mana ideologi dominan dipaksakan secara halus kepada individu sejak dini. Ia tidak sekadar mengajarkan keterampilan teknis, melainkan juga membentuk cara berpikir, cara merasakan, bahkan cara bermimpi. Pendidikan hari ini mengajarkan bahwa sukses adalah beradaptasi, bukan memberontak. Bahwa bertahan di dunia kerja yang brutal adalah prestasi, bukan tragedi.

Kerja pun mengalami degradasi serupa. Apa yang dahulu diperjuangkan oleh buruh sebagai hak atas kerja yang layak kini digantikan oleh narasi fleksibilitas, mobilitas, dan inovasi. Pekerja masa kini tidak hanya menjual tenaga, tetapi juga harus menjual kepribadian, kreativitas, bahkan mimpi-mimpinya. Fleksibilitas kerja yang dipuja-puja oleh neoliberalisme sejatinya hanyalah nama baru bagi ketidakpastian yang dilembagakan.

Seperti yang diungkapkan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, "Tidak ada pendidikan yang netral. Ia bisa membebaskan atau menindas"³. Pendidikan yang kita miliki hari ini, dengan segala glorifikasinya terhadap inovasi dan adaptasi, lebih banyak berfungsi untuk menindas, melatih individu agar nyaman hidup dalam ketidakadilan struktural.

Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, jika dipahami dengan serius, adalah dua sisi dari pertarungan yang sama. Keduanya lahir dari kesadaran bahwa struktur sosial bukanlah sesuatu yang alami atau tak tergoyahkan. Keduanya menegaskan bahwa kerja manusia tidak seharusnya menjadi alat perbudakan, dan bahwa pendidikan seharusnya memupuk keberanian untuk mengubah dunia, bukan sekadar menyesuaikan diri dengannya.

Sebagaimana E.P. Thompson pernah tuliskan, "Sejarah adalah arena perjuangan antara kekuatan sosial yang bertarung memperebutkan masa depan"⁴. Kita, generasi hari ini, harus memilih: menjadi penonton pasif dari keruntuhan mimpi kolektif, atau menjadi bagian dari upaya keras untuk merebut kembali makna pendidikan dan kerja dari tangan ideologi yang korosif.

Menolak diam bukan sekadar pilihan moral, melainkan keharusan historis. Membayangkan pendidikan yang membebaskan berarti membayangkan sekolah sebagai ruang produksi makna alternatif, tempat di mana siswa tidak hanya diajarkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk memahami dunia dan mengubahnya. Membayangkan kerja yang bermartabat berarti membayangkan dunia di mana produktivitas tidak mengorbankan kemanusiaan, di mana solidaritas lebih utama daripada keuntungan individual.

Sebagaimana Stuart Hall mengingatkan, "Kita tidak lari dari ideologi; kita hanya bisa berjuang melawannya dengan ideologi lain"⁵. Hari ini, ideologi alternatif itu harus dibangun di ruang-ruang pendidikan, di tempat kerja, di jalanan, dan di dalam imajinasi kolektif kita.

Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar momen mengenang masa lalu. Ia adalah panggilan untuk bertarung merebut masa depan. Dalam dunia yang enggan berubah, keberanian untuk berpikir, bermimpi, dan bertindak tetap menjadi bentuk perlawanan paling radikal.

Karena dunia ini tidak akan berubah dengan sendirinya. Dunia ini hanya berubah jika ada yang cukup keras kepala untuk menolak tunduk.

Continue Reading

Luka Agraria di Bandung Kapitalisme Primitif dan Api Kesadaran Kelas

Luka Agraria di Bandung Kapitalisme Primitif dan Api Kesadaran Kelas

April 23, 2025  

Bandung, dengan ragam budaya dan kemacetan lalu lintasnya, menyimpan kisah perjuangan agraria yang tak pernah usai. Di balik proyek-proyek megah dan geliat investasi properti, bergulir praktek akumulasi primitif: penggusuran lahan produktif demi keuntungan cepat, sertifikat bodong yang dipakai lempar ke warga, dan tekanan terstruktur untuk menundukkan mereka yang menancapkan kukunya puluhan tahun. Dari kebon rakyat di Kebon Kawung, gang-gang sempit Sukahaji, Desa Tenjolaya di Cicalengka, hingga halaman sekolah di SMAN 1 Bandung, konflik-konflik itu memaksa kita melihat bagaimana modal merambah ruang hidup dan bagaimana kesadaran kelas perlahan bengkel menjadi senjata tandingan.

Di Kebon Kawung, cerita bermula ketika PT Kereta Api Indonesia mengklaim kepemilikan atas tanah seluas hampir dua hektar dengan mengandalkan sertifikat Hak Pakai kolonial yang peta dan alamatnya tak pernah cocok dengan realita lapangan. Warga yang selama puluhan tahun menanam padi, jagung, dan membuka kios di tepi rel, tiba-tiba didesak menyerahkan tanah mereka. Tanah itu bukan lagi basis penghidupan, melainkan komoditas paling cair—siapa cepat dia dapat. Dalam kerangka Marx, ini adalah “akumulasi primitif” yang mengutamakan pelepasan paksa hak atas alat-alat produksi (dalam hal ini tanah) demi melancarkan sirkulasi modal. Petani dan penduduk lokal, yang semula berada pada ambang kepahitan (class in itself), perlahan dihadapkan pada kebutuhan membentuk solidaritas nyata demi mempertahankan eksistensinya.

Jika di Kebon Kawung kita melihat akal sehat tergilas oleh sertifikat bodong, di Sukahaji pola intimidasi tampil lebih gamblang. Pagar seng berduri muncul bagai benteng Berlin dadakan, memutus akses jalan puluhan rumah dan kios warga. Seolah tak cukup dengan tembok baja, pagi-pagi kebakaran misterius pun merebak di beberapa bangunan, sehari sebelum persidangan pertama diselenggarakan. Api yang menjerat kayu dan atap itulah puing ketakutan yang sengaja dihembuskan oleh aktor-aktor tanah, berharap warga kembali ke kepasrahan. Namun keadaan memunculkan kesadaran baru: warga lintas usia mulai berkoordinasi, mendirikan posko darurat, dan menggunakan media sosial sebagai corong perlawanan. Dalam perspektif Gramsci, inilah lahirnya “hegemoni tandingan” kesadaran kritis yang mematahkan wacana hegemonik pemilik modal.

Cicalengka, dengan panorama pegunungan dan sawah yang rimbun, menyimpan babak paling emosional. Video Nenek Jubaedah yang meratap di depan kamera viral, menuntut agar eksekusi lahan yang dibeli suaminya puluhan tahun lalu ditunda. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul dengan spanduk penolakan, mereka bukan hanya mempertahankan tempat tinggal, tapi juga menyuarakan gagasan sejarah kolektif: bahwa tanah adalah hak rakyat. Upaya eksekusi pada April 2025 akhirnya tertunda karena berbagai persoalan administrasi, namun perjuangan itu menggenjot diskursus publik tentang transparansi Badan Pertanahan Nasional dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis partisipasi warga.

Bahkan lembaga pendidikan pun tak kebal. Di SMAN 1 Bandung, separuh hamparan sekolah digugat pihak swasta yang mengklaim hak atas sebagian besar lahan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ruang kelas tertunda pembaharuan, praktik laboratorium disetop sementara, dan murid-murid harus menempelkan spanduk “Tanah Sekolah Bukan Komoditas” di tembok-tembok koridor. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat melepaskan belenggu ketertinggalan sosial, justru terjerat dalam pusaran kapital agraria. Ironi ini menegaskan bahwa kapitalisme agraria tak kenal batas; ia menggerus ruang belajar sebagaimana ia menggerus ruang tawon di ladang.

Dari sudut pandang teori kiri, rangkaian konflik ini bukan sekadar insiden terpisah, melainkan manifestasi struktur ekonomi-politik yang terus mereproduksi ketimpangan. Marx mengajarkan bahwa kepemilikan modal memunculkan relasi eksploitasi; ketika petani kehilangan tanah, mereka diseret ke sektor informal, bergantung pada upah murah dan tidak memiliki daya tawar. Gramsci menambahkan bahwa hegemonia budaya narasi legalitas sertifikat dan putusan pengadilan menjadi alat ideologis yang menutupi kekerasan struktur. Althusser bahkan menyorot bagaimana “aparatus ideologis negara” memperkuat kepentingan modal, demikian pula aparat keamanan yang kerap hadir untuk mengeksekusi atas nama “ketertiban.”

Bagi blogger dan organic intellectual, tugas kita adalah merajut benang merah: menggambarkan bagaimana akumulasi primitif tak hanya merampas tanah, tetapi juga menundukkan kesadaran. Kita harus menyalakan narasi tandingan, memicu diskusi tentang reforma agraria yang sejati yang tidak berhenti pada pembagian sertifikat, melainkan menuntut redistribusi kekayaan, pendidikan politik bagi petani dan warga kota, serta lembaga pertanahan yang akuntabel. Hegemoni tandingan ini harus ditempa melalui tulisan, dialog, dan praktik solidaritas lintas kelas.

Karena pada akhirnya, perlawanan agraria di Bandung bukan sekadar urusan siapa memiliki sertifikat. Ia tentang menegaskan hak atas eksistensi, martabat, dan masa depan kolektif. Tanah bukan hanya segumpal bagian bumi; ia nadi kehidupan dan laboratorium rekayasa kesadaran kelas. Menyibak selubung legalitas yang menindas sama artinya dengan menumbuhkan benih revolusi agraria, tempat modal bukan lagi dewa tertinggi, tetapi salah satu aktor yang harus ditekan oleh kekuatan rakyat yang bersatu.

Bandung Sabubukan

TEGAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI

Continue Reading

SupremasiSipil yang Plin Plan

SupremasiSipil yang Plin Plan

April 21, 2025  

Di negeri yang pernah menyebut dirinya demokrasi muda, kita menyaksikan satu per satu prinsip dasar demokrasi tergerus diam-diam, nyaris tanpa perlawanan. Tak ada kudeta, tak ada tank di jalanan, tapi rasa-rasanya sipil sudah lama tak berdaulat di rumahnya sendiri. Jas yang dulu melambangkan kepemimpinan sipil kini hanya tampilan luar. Isinya seragam. Cara berpikirnya seragam. Dan kadang, isi bicaranya pun tak jauh beda dari aba-aba barak.

Supremasi sipil, konsep yang dulu digembar-gemborkan reformasi 1998, kini terdengar seperti jargon tua yang disimpan dalam arsip. Sekadar kata-kata indah yang sudah lama tak lagi jadi praktik. Padahal, dalam demokrasi sejati, sipillah yang seharusnya memegang kendali atas militer. Militer tunduk pada otoritas sipil. Karena di tangan sipil ada mandat rakyat. Sedangkan militer, betapapun jasanya besar, bukan representasi rakyat. Ia alat, bukan pengambil keputusan. Ia pelaksana, bukan penentu arah bangsa.

Namun hari-hari ini, yang terjadi justru sebaliknya. Kita melihat panggung politik dipenuhi wajah-wajah bekas jenderal. Mereka datang membawa kredensial kedisiplinan, ketegasan, dan citra bersih. Hal-hal yang tampaknya sudah sangat langka di antara para politisi sipil. Dan masyarakat, yang sudah terlalu lelah dengan dagelan partai, terlalu jenuh dengan drama korupsi, akhirnya menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ironisnya, justru dari keputusasaan terhadap sipil, kekuasaan militer diberi jalan.

Tapi kita lupa satu hal mendasar. Keefektifan bukan pembenaran absolut. Ketegasan bukan jaminan keadilan. Dan stabilitas, tanpa ruang bagi kritik dan partisipasi, bukan stabilitas. Itu represi. Supremasi militer atas sipil bukan hanya masalah struktur, melainkan masalah budaya. Ia menciptakan masyarakat yang takut bertanya, enggan berdebat, dan terbiasa patuh. Demokrasi tanpa suara sipil yang kuat akan berubah menjadi demokrasi kosmetik. Tampak baik di permukaan, tapi keropos di dalam.

Yang lebih berbahaya adalah ketika masyarakat mulai menginternalisasi logika militer dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah mulai menanamkan kepatuhan, bukan nalar. Media-media menggambarkan kepemimpinan ideal sebagai figur yang keras, galak, tak bisa diganggu gugat. Kita perlahan kehilangan keberanian untuk berbeda pendapat, dan mulai menganggap pertanyaan sebagai bentuk pembangkangan.

Ini bukan sekadar tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ini tentang siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama rakyat. Ketika sipil takut pada seragam, bukan hormat padanya, maka relasi kuasa sudah timpang. Dan relasi yang timpang, dalam sejarah manapun, tak pernah menghasilkan masyarakat yang sehat.

Supremasi sipil bukan sekadar idealisme. Ia adalah prasyarat agar negara tidak berubah menjadi mesin yang hanya mengabdi pada logika keamanan dan ketertiban. Negara bukan kamp militer. Warga negara bukan prajurit. Dan politik bukan instruksi dari atas ke bawah. Dalam negara demokratis, rakyat adalah komando tertinggi. Bukan jenderal. Bukan menteri. Bukan elite mana pun yang tak pernah diuji lewat suara rakyat.

Kini saatnya kita bertanya dengan serius. Benarkah demokrasi masih hidup jika sipil hanya jadi pelengkap, sementara seragam mengendalikan panggung? Dan jika jawabannya tidak, kita harus memutuskan. Diam dan menerima, atau bersuara dan memperjuangkan kembali tatanan yang sehat. Karena jika seragam terus mengalahkan jas, maka pada akhirnya, kita semua akan dikomando, bukan diajak berpikir.

Aluta Contuinita

Continue Reading

Kartini, CEO Revolusi Literasi

Kartini, CEO Revolusi Literasi

April 19, 2025  

Bayangkan R A Kartini sebagai CEO revolusi pemikiran perempuan pada masa feodal Jawa, melangkah ke panggung tanpa presentasi PowerPoint yang rapi atau notulen rapat yang tertata, hanya dengan sebatang pena dan semangat pemberontakan intelektual yang membara. Ia menatap struktur patriarki yang terpatri di setiap kurikulum, adat istiadat, dan percakapan santai di teras rumah, lalu dengan santai memanggilnya out of date. Tanpa perlu izin dari dewan direksi budaya, Kartini menyodorkan pertanyaan sulit “Mengapa saya tidak boleh bersekolah setinggi anak laki laki” dan dalam satu kalimat menggeser key performance indicator yang menjaga perempuan tetap pasif.

Surat surat Kartini bagaikan pitch deck paling disruptif dalam sejarah emansipasi. Tiap kalimatnya mengandung threat model bagi sistem yang mengira bahwa perempuan hanya sekadar user interface yang manis. Habis gelap terbitlah terang menjadi tagline kuat yang bukan sekadar pepatah manis, melainkan mandat eksekutif bahwa pengetahuan adalah obor yang membakar bayangan kebodohan patriarki. Kartini mengubah peran perempuan dari silent stakeholder menjadi active contributor, membuktikan bahwa ide dan aspirasi perempuan adalah aset strategis, bukan liability yang harus dikesampingkan.

Dalam ruang eksistensialisme, Kartini mengajarkan bahwa esensi perempuan tidak diprogram secara otomatis lewat kode genetik atau norma tradisional, melainkan terbentuk berdasar keputusan berulang yang diambil setiap hari. Ia menegaskan bahwa memilih untuk tidak memilih tetaplah keputusan yang berdampak. Ia memaksa kita bertanya siapa yang menulis roadmap budaya, siapa yang mengatur scope dan objective, dan bagaimana kita mengukur deliverables pemberdayaan perempuan. Jika patriarki beroperasi sebagai legacy system yang stagnan, Kartini memperkenalkan agile mindset dengan iterasi sosial dan feedback loop berkelanjutan, meminta kita terus melakukan retrospective terhadap norma lama.

Perjuangan Kartini tidak berhenti bersama guliran tinta di atas surat. Ia merambat ke generasi berikutnya melalui sosok seperti Dewi Sartika yang menggarisbawahi bahwa akses pendidikan tanpa kualitas hanya akan menghasilkan formasi pasif. Ia menegur pengambil kebijakan agar investasi dalam perempuan diukur bukan dari jumlah orang yang masuk ruangan kelas, tetapi dari seberapa sering perempuan mengemukakan ide dan memimpin diskusi. Ia menantang kita untuk mengubah key result area dari laporan statistik menjadi testimoni riil tentang perubahan mindset.

Kini di era media sosial dan big data, patriarki menyusup lewat algoritma yang menyoroti konten ringan dan mengabaikan prestasi perempuan. Judul berita yang mengeksploitasi gaya hidup menjadi bait clickbait yang menjebak audiens di dalam sangkar stereotip. Di sinilah literasi kritis menjadi deliverable utama: jangan cuma scroll dan like, tetapi jalankan audit mendalam terhadap siapa yang membuat narasi, apa business model-nya, dan siapa yang diuntungkan. Jadikan hot take Anda buah analisis tajam bukan sekadar retweet tanpa komitmen.

Tugas kita bukan menghancurkan kaum pria, melainkan mendesain ulang sistem corporate governance sosial agar inklusivitas tercapai. Kita perlu membangun forum diskusi yang tak lagi top down, melainkan platform kolaboratif dengan equal participation. Kita butuh training session yang interaktif bukan seminar monoton. Kita harus memastikan perempuan mendapat speaking slot, bukan hanya sebagai panel pengisi quota. Kita bangun kanal komunikasi di mana setiap suara perempuan menjadi headline, bukan footnote.

Revolusi literasi patriarki berarti memindai ulang struktur kekuasaan dan meredefinisi istilah empowerment. Ini bukan campaign jangka pendek, melainkan strategic roadmap jangka panjang yang berprinsip continuous improvement. Gagal cepat atau fail fast justru disambut sebagai momentum belajar. Setiap kegagalan mengandung data untuk pivot strategi dan scale up upaya yang lebih efektif.

Ruang pertemuan eksistensial menanti kita setiap hari. Anda bisa memilih menjadi user pasif dalam narasi sejarah, menerima skrip yang diwariskan, atau menjadi cofounder yang menulis ulang legacy perusahaan bernama masyarakat. Saat kita menggerakkan pena di atas kertas, mengetik kata di media sosial, atau berdiri memimpin diskusi, kita sedang menciptakan KPI baru bagi kesetaraan. Dan ketika peta kekuasaan itu tergambar ulang, gelap hanya akan menjadi legenda masa lalu, sementara terang akan menjadi tatanan baru yang tak bisa ditawar.

Continue Reading

Pledoi Si Pembaca Enny Arrow dan Pengakuan Tak Terucap dari Dunia yang Terlarang

Pledoi Si Pembaca Enny Arrow dan Pengakuan Tak Terucap dari Dunia yang Terlarang

April 15, 2025  

Nietzsche pernah bilang, “Moralitas adalah insting kawanan.” Tapi Nietzsche belum pernah baca Enny Arrow di toilet umum sambil ngumpet dari satpam. Andaikan dia sempat, mungkin kalimat itu akan berbunyi lain: moralitas adalah ketakutan orang kaya terhadap kenikmatan orang miskin.

Karena begini: di negeri ini, tubuh adalah dosa, kecuali kalau ditampilkan dalam iklan kecantikan atau kampanye pemilu. Hasrat adalah aib, kecuali kalau diam-diam bisa dijual. Dan membaca Enny Arrow? Ah, itu dianggap kejahatan, kecuali kau pejabat yang menyimpannya sebagai guilty pleasure di folder bernama “kerja dinas”.

Saya membaca Enny Arrow bukan karena saya bejat. Saya membacanya karena saya waras. Di dunia yang penuh basa-basi, kadang satu paragraf cabul lebih menyentuh daripada seribu ceramah motivasi.

Apa salahnya membaca cerita tentang tubuh? Apakah tubuh ini bukan milik saya? Siapa yang memberi wewenang pada moral publik untuk menata isi pikiran pribadi saya? Di sinilah saya ingin bersaksi, atas nama para pembaca gelap: bahwa Enny Arrow lebih jujur dari iklan pasta gigi, lebih membebaskan daripada RUU yang katanya berpihak pada rakyat tapi tak pernah turun ke dapur.

Saya membaca Enny Arrow karena Marx benar: kesadaran manusia ditentukan oleh kondisi materialnya. Dan kondisi saya? Tidak punya AC, kerja kontrak, saldo pas-pasan. Jadi kalau saya memilih cerita yang bisa membuat saya berkeringat bukan karena tagihan, biarkan itu jadi bentuk perlawanan kelas.

Foucault menulis tentang bagaimana kekuasaan bekerja lewat disiplin tubuh. Tapi Enny Arrow mengajari saya bahwa tubuh juga bisa membalas. Dengan gerakan. Dengan gesekan. Dengan desahan yang ditulis tanpa malu. Ini bukan cuma erotika. Ini estetika dari yang dibungkam. Enny bukan sekadar pengarang cabul. Ia adalah suara yang menjelaskan bagian tubuh yang tak pernah dijelaskan oleh guru PPKn.

Dan kami, para pembacanya, adalah kaum yang tidak dilindungi undang-undang, tapi tetap bisa tertawa dalam sunyi. Kami membaca bukan untuk menjadi lebih pintar. Kami membaca untuk tetap merasa hidup.

Kata Pidi Baiq, "Perasaan tidak bisa diatur. Maka jangan main-main dengan yang namanya perasaan." Saya tambahkan: jangan main-main juga dengan yang namanya pembaca Enny Arrow. Karena kami mungkin tidak bisa kutip Derrida, tapi kami tahu rasanya dikejar satpam waktu baca “Perawan di Ujung Gang” sambil makan cilok.

Ini pledoi kami, untuk tubuh yang ingin bersuara. Untuk pikiran yang ingin menyimpang. Untuk bacaan yang tidak minta disetujui, hanya dimengerti.

Dan kalau semua ini dianggap cabul, maka biarlah. Lebih baik cabul dan jujur, daripada sopan tapi palsu.

Continue Reading