Sebuah Tinjauan Kritis terhadap TPPK

Sebuah Tinjauan Kritis terhadap TPPK

Oktober 25, 2024  

"Keadilan gender bukan hanya tentang kesetaraan hak, tetapi juga tentang memahami dan menghargai perbedaan, serta menciptakan ruang yang aman bagi semua."

Kekerasan di sekolah merupakan masalah kompleks yang mengakar dalam struktur sosial, budaya, dan institusi pendidikan. Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu ini, keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satuan Tugas) menjadi penting sebagai garda terdepan dalam mengatasi fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, kinerja kedua entitas ini sering kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Untuk memahami situasi ini, penting untuk melakukan analisis sosiologis yang mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas TPPK dan Satuan Tugas, terutama dalam konteks keadilan gender.

Dari sudut pandang sosiologis, kekerasan di sekolah bukan hanya masalah individual, melainkan juga cerminan dari kondisi sosial yang lebih luas. Emile Durkheim, seorang tokoh sosiologi, menjelaskan bahwa kekerasan dapat muncul sebagai akibat dari kondisi anomie, yaitu keadaan di mana norma dan nilai sosial tidak lagi dipegang teguh. Dalam konteks pendidikan, jika TPPK dan Satuan Tugas tidak mampu menciptakan norma yang kuat dan integrasi sosial di antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan, maka kekerasan akan terus merajalela. Terlebih lagi, tanpa mempertimbangkan aspek gender, peraturan yang tegas bisa menjadi tidak efektif karena tidak mencakup pengalaman dan perspektif siswa perempuan yang sering kali berbeda dalam menghadapi kekerasan.

Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam upaya TPPK dan Satuan Tugas adalah peran aktif seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. TPPK dan Satuan Tugas cenderung mengadopsi pendekatan top-down dalam menangani kekerasan, di mana keputusan dibuat oleh pihak tertentu tanpa melibatkan suara siswa yang merupakan kelompok paling terdampak. Hal ini berpotensi menciptakan rasa alienasi di kalangan siswa, terutama siswa perempuan yang mungkin menghadapi kekerasan dalam bentuk yang lebih halus atau berbeda. Pierre Bourdieu berargumen bahwa hubungan kekuasaan yang timpang di sekolah menciptakan kekerasan simbolik yang memperkuat ketidaksetaraan. Tanpa partisipasi aktif dari siswa dalam upaya pencegahan, TPPK dan Satuan Tugas tidak akan dapat memahami sepenuhnya dinamika sosial yang berkontribusi terhadap kekerasan, termasuk faktor-faktor gender yang memengaruhi pengalaman mereka.

Tenaga administratif memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tugas TPPK dan Satuan Tugas. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik siswa dan dinamika sosial di sekolah, termasuk isu-isu gender. Namun, dalam banyak kasus, tenaga administratif ini tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau program-program pencegahan kekerasan. Mereka seharusnya dapat menjadi jembatan antara TPPK, siswa, dan orang tua, serta membantu dalam mengumpulkan data yang akurat mengenai insiden kekerasan yang mungkin berhubungan dengan gender. Tanpa keterlibatan mereka, upaya TPPK dan Satuan Tugas akan kehilangan perspektif penting yang dapat membantu dalam penanganan kekerasan secara komprehensif.

Kelemahan lain yang perlu dicermati adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi anggota TPPK dan Satuan Tugas. Banyak anggota tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kekerasan, termasuk cara mengenali tanda-tanda awal dan pendekatan yang efektif untuk menanganinya. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, penting bagi setiap individu yang terlibat dalam penanganan kekerasan untuk memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan pemahaman yang baik tentang konteks di mana kekerasan terjadi. Tanpa pemahaman yang memadai, TPPK dan Satuan Tugas akan kesulitan dalam mengimplementasikan program-program yang benar-benar efektif dan responsif terhadap isu gender.

Konteks globalisasi juga membawa tantangan baru yang perlu dihadapi oleh TPPK dan Satuan Tugas. Pengaruh media sosial, akses informasi yang tidak terkontrol, dan budaya populer yang merayakan kekerasan dapat memperburuk situasi di sekolah. Siswa sering terpapar konten yang merugikan yang dapat membentuk sikap dan perilaku mereka, seringkali memperkuat stereotip gender. Namun, respons TPPK dan Satuan Tugas terhadap fenomena ini masih kurang. Mereka tidak cukup aktif dalam meningkatkan literasi media di kalangan siswa, sehingga siswa tidak dibekali keterampilan kritis untuk menilai informasi yang mereka terima. Dalam era di mana informasi beredar dengan cepat, kemampuan untuk menganalisis dan memahami konten media menjadi krusial dalam pencegahan kekerasan, terutama yang berbasis gender.

Kegagalan komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di sekolah menjadi titik lemah yang menghambat efektivitas TPPK dan Satuan Tugas. Howard Becker dalam teorinya mengenai interaksionisme simbolik menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami tindakan individu. Jika TPPK dan Satuan Tugas tidak mampu membangun komunikasi yang efektif dengan guru, siswa, dan orang tua, mereka akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan secara tepat. Keterlibatan orang tua dalam program-program pencegahan kekerasan juga sangat penting. Orang tua dapat berperan sebagai penghubung antara rumah dan sekolah, membantu mengawasi perilaku anak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, serta mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keadilan gender.

Sementara itu, pendekatan yang terlalu birokratis dari TPPK dan Satuan Tugas dalam menangani kekerasan sering kali mengabaikan kebutuhan dan aspirasi siswa, terutama siswa perempuan. Pendekatan ini cenderung menekankan pembuatan peraturan dan prosedur yang kaku, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas di mana kekerasan terjadi. Setiap kebijakan yang diterapkan tanpa memahami realitas sosial, termasuk aspek gender, akan berujung pada ketidakpuasan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. TPPK dan Satuan Tugas perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa, di mana mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan merasakan dampak dari kebijakan yang diterapkan.

Dari analisis di atas, jelas bahwa untuk mencapai tujuan pencegahan kekerasan di sekolah, TPPK dan Satuan Tugas harus melakukan perubahan mendasar dalam pendekatan mereka, termasuk dalam hal keadilan gender. Keterlibatan seluruh warga sekolah, terutama siswa, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. TPPK dan Satuan Tugas harus berupaya untuk mengembangkan program-program pencegahan yang berbasis pada pemahaman sosiologis mengenai kekerasan, serta memperkuat literasi media di kalangan siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang melibatkan semua pemangku kepentingan, untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan dan cara-cara pencegahannya, dengan mempertimbangkan perspektif gender.

Kesimpulannya, kritik tajam terhadap TPPK dan Satuan Tugas dalam penanganan kekerasan di sekolah tidak hanya diperlukan, tetapi juga mendesak. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis pemahaman sosiologis serta keadilan gender, diharapkan TPPK dan Satuan Tugas dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang proaktif dalam menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan. Dengan membangun sinergi antara semua pemangku kepentingan dan meningkatkan literasi, mereka dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan siswa, tanpa terkecuali.

Dalam dunia yang semakin kompleks ini, tindakan yang terkoordinasi dan holistik adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam penanganan kekerasan di sekolah. Saatnya bagi TPPK dan Satuan Tugas untuk mengakui peran mereka sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih besar dan berkomitmen untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi setiap siswa, agar mereka dapat belajar dan berkembang dengan aman.

--- 

**Aulia, S.Sos**

Penikmat Sunyi 

Continue Reading

Prosa dalam Senyap: Menemukan Diri di Balik Kekosongan

Prosa dalam Senyap: Menemukan Diri di Balik Kekosongan

Oktober 24, 2024   Prosa,

Dalam sunyi, kita bertemudengan batas-batas diri yang sebelumnya tersembunyi di balik kebisingan. Ada saat di mana hidup terasa seperti pertempuran melawan kehampaan, menghadapi keterasingan yang begitu akrab namun tetap asing. Namun, di dalam sepi yang sering kita hindari, terdapat ruang bagi kita untuk merangkai ulang kekuatan yang terlupakan.

Lagu Aku Bisa milik Citra Scholastika mengingatkan kita bahwa ada keyakinan yang tertanam di dalam diri, meski kadang tertutupi oleh keraguan. Seperti gema lembut yang bergaung di ruang kosong, sunyi adalah panggung untuk merenungkan siapa kita dan apa yang bisa kita lakukan, meski jalan di depan tampak buram. Di sanalah kita menyadari bahwa eksistensi bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menemukan cahaya dalam kegelapan yang kadang membutakan.

Keberadaan kita mungkin terombang-ambing di antara harapan dan kekhawatiran, tapi dari keterasingan itu, kita justru menemukan kekuatan tersembunyi. "Aku bisa," bukan hanya seruan optimisme, melainkan pengakuan akan potensi diri yang sering terlupakan. Dalam keheningan, tanpa gangguan dari dunia luar, kita akhirnya mampu mendengar suara hati yang paling tulus, yang berkata bahwa keberadaan ini, meski penuh tantangan, adalah sesuatu yang bisa dirayakan.

Eksistensialisme membawa kita pada kesadaran bahwa hidup tak selalu memberikan jawaban. Kadang, kita hanya harus menerima kekosongan dan ketidakpastian. Namun, justru di situlah letak kebebasan sejati. Kita bebas untuk memilih, bebas untuk memberi makna, bebas untuk percaya bahwa kita bisa bangkit, menemukan arah bahkan ketika semua terasa hilang. Sunyi menguji, tapi juga membentuk kita. Ia memaksa kita berhenti sejenak dan mendengar ulang gema dari dalam, menggali potensi yang mungkin telah lama terkubur.

Seperti lantunan Aku Bisa, di tengah sepi, kita mulai merangkai ulang harapan, perlahan tapi pasti. Tiap langkah kecil menjadi perayaan, tiap keyakinan yang bangkit menjadi bukti bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Tidak perlu tergesa, tidak perlu terburu. Dalam sunyi, ada ruang untuk bernapas, ada kesempatan untuk memulai kembali. Dan dalam setiap momen kebangkitan itu, kita bisa berkata pada diri sendiri dengan pasti: "Aku bisa."

Continue Reading

Perempuan Mandiri: Menantang Patriarki dan Mengukir Identitas Baru

Perempuan Mandiri: Menantang Patriarki dan Mengukir Identitas Baru

Oktober 21, 2024  

Di tengah konstruksi sosial yang sering kali menyudutkan perempuan yang berstatus sebagai perempuan mandiri setelah kehilangan pasangan, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk mengubah persepsi ini. Patriarki, dengan norma-norma dan nilai-nilainya yang sudah mendarah daging, berusaha mendefinisikan perempuan dalam kerangka yang sempit. Namun, perempuan mandiri menolak untuk terjebak dalam narasi yang telah ditentukan oleh masyarakat yang patriarkal. Mereka adalah simbol perlawanan, kekuatan, dan kebangkitan.

Judith Butler, seorang sosiolog feminis, mengungkapkan, “Identitas bukanlah sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita lakukan.”^1 Dalam konteks ini, perempuan mandiri menegaskan bahwa identitas mereka tidak ditentukan oleh status perkawinan atau kehilangan pasangan. Sebaliknya, identitas mereka dibentuk oleh tindakan berani yang mereka ambil untuk menentukan nasib sendiri. Mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk perempuan lain yang terjebak dalam belenggu patriarki.

Kemandirian yang diperoleh perempuan mandiri bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan hasil perjuangan dan ketahanan yang tak terhingga. Dalam banyak budaya, perempuan sering kali dipaksa untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri, terperangkap dalam peran yang sudah ditetapkan. Namun, perempuan mandiri memilih untuk melawan ekspektasi sosial ini. Mereka menunjukkan bahwa kehilangan tidak menjadikan mereka lemah; sebaliknya, itu memicu semangat untuk bangkit dan menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri.

Mengambil inspirasi dari pemikiran Pramoedya Ananta Toer, kita memahami pentingnya perjuangan perempuan dalam konteks yang lebih luas. Dalam karyanya, Pramoedya menekankan bahwa sejarah bukanlah sekadar catatan masa lalu, tetapi juga narasi yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh tindakan individu.^2 Melalui pandangannya, kita bisa melihat bahwa perempuan mandiri tidak hanya terperangkap dalam kisah hidup mereka, tetapi juga berkontribusi pada sejarah sosial yang lebih besar. Setiap langkah yang mereka ambil dalam mengatasi tantangan adalah bagian dari perjuangan kolektif untuk keadilan dan kesetaraan.

Rosa Luxemburg, seorang pemikir revolusioner, pernah menyatakan, “Liberty is always freedom for the one who thinks differently.”^3 Pernyataan ini menekankan bahwa kebebasan sejati tidak hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Perempuan mandiri menantang patriarki dengan keberanian untuk berpikir dan bertindak di luar norma yang telah ditetapkan. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk membebaskan perempuan lain dari belenggu patriarki yang mengekang.

Albert Camus, dalam tulisannya tentang absurditas hidup, menggambarkan pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan. Camus menyatakan, “In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer.”^4 Kalimat ini mengingatkan kita bahwa di tengah kesulitan dan tantangan, selalu ada kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita untuk bangkit dan bertahan. Perempuan mandiri mempersonifikasikan semangat ini. Mereka menolak untuk membiarkan kondisi sosial dan emosional yang sulit menjatuhkan mereka. Mereka adalah perwujudan dari keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan membangun kembali kehidupan mereka.

Patriarki tidak hanya membatasi kebebasan individu perempuan, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengekang potensi perempuan, masyarakat kehilangan sumber daya yang berharga. Perempuan mandiri tidak hanya melawan stigma; mereka menantang struktur sosial yang menempatkan mereka pada posisi subordinat. Mereka membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik.

Kehadiran perempuan mandiri dalam masyarakat adalah panggilan untuk menuntut perubahan. Mereka menjadi agen perubahan yang menunjukkan bahwa kekuatan perempuan tidak tergantung pada hubungan mereka dengan laki-laki. Dengan melawan patriarki, perempuan mandiri mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan secara keseluruhan. Mereka menegaskan bahwa setiap perempuan, terlepas dari status perkawinan atau latar belakang, berhak untuk dihormati, diberdayakan, dan diberikan kesempatan untuk bersinar.

Perjuangan perempuan mandiri sering kali menginspirasi perempuan lain untuk bangkit dan menuntut hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, mereka membangun jaringan dukungan yang kuat, menciptakan ruang bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung. Ini adalah bentuk solidaritas yang sangat diperlukan dalam melawan patriarki. Dengan berdiri bersama, perempuan mandiri menunjukkan bahwa kekuatan kolektif dapat menghancurkan dinding-dinding penindasan yang dibangun oleh norma-norma patriarkal.

Mengambil sudut pandang Pramoedya, kita memahami bahwa perjuangan perempuan mandiri bukanlah perjuangan yang terpisah dari perjuangan yang lebih luas untuk keadilan sosial. Setiap tindakan mereka dalam menantang patriarki adalah bagian dari narasi sejarah yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membentuk masa depan. Mereka tidak hanya penyintas; mereka adalah pelopor perubahan, yang menunjukkan bahwa kekuatan perempuan adalah energi yang tak terukur dan tak terbatas.

Melalui pengakuan terhadap kekuatan dan ketahanan perempuan mandiri, kita tidak hanya menghormati perjalanan mereka tetapi juga menegaskan komitmen untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi yang dialami perempuan. Mari kita berdiri bersama perempuan mandiri dan melawan patriarki yang menghambat kemajuan. Dalam perjuangan ini, kita menemukan harapan untuk masa depan di mana setiap perempuan, tanpa terkecuali, dihargai dan diberdayakan untuk menjalani hidup yang penuh makna dan kebebasan.

Daftar Pustaka:

1. Butler, Judith. "Menggugat Identitas Gender." Dalam Feminisme dan Teori Gender: Sebuah Pengantar, disunting oleh Rachmi F. Aris, 20-35. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
2. Camus, Albert. Mitos Sisyphus. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
3. Luxemburg, Rosa. Revolusi Rusia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
4. Pramoedya Ananta Toer. Bumi Manusia. Jakarta: Lentera Dipantara, 1980.

Continue Reading

Kebosanan dalam Sabda Zaratustra: Panggilan untuk Refleksi dan Kreativitas

Kebosanan dalam Sabda Zaratustra: Panggilan untuk Refleksi dan Kreativitas

Oktober 21, 2024  

Dalam Also sprach Zarathustra, Friedrich Nietzsche memperkenalkan Zaratustra sebagai sosok yang tidak hanya membawa ajaran filosofis, tetapi juga menggugah pemikiran tentang pengalaman manusia, termasuk kebosanan. Kebosanan sering kali dianggap sebagai kondisi yang mengganggu, tetapi bagi Zaratustra, ia merupakan momen penting untuk merenungkan makna hidup. Dalam konteks ini, kebosanan bukanlah sekadar kekosongan, melainkan sebuah panggilan untuk refleksi yang mendalam.

Ketika individu mengalami kebosanan, mereka dihadapka
n pada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar: Apa arti dari semua yang kita lakukan? Apakah hidup ini memiliki makna yang lebih dalam? Zaratustra mengajak kita untuk tidak menghindar dari kebosanan, melainkan menghadapinya dengan keberanian. Dalam keheningan dan kekosongan tersebut, terdapat ruang untuk kreativitas dan penciptaan. Kebosanan memberikan kesempatan untuk menggali potensi diri, mengekspresikan ide-ide yang mungkin terpendam, dan menemukan kembali apa yang benar-benar kita inginkan.

Lebih jauh lagi, Zaratustra menyoroti keterasingan yang dialami individu di masyarakat modern. Meskipun dikelilingi oleh orang-orang, banyak dari kita merasa terputus dan kesepian. Kebosanan mencerminkan ketidakpuasan terhadap hubungan yang dangkal dan norma-norma sosial yang tidak autentik. Dalam pandangan Zaratustra, untuk menemukan makna, kita harus berani menantang dan merefleksikan norma-norma tersebut, mencari hubungan yang lebih dalam dan bermakna.

Kebosanan juga mengundang individu untuk melakukan pencarian makna di tengah kekacauan dan kehampaan. Saat menghadapi kebosanan, kita diajak untuk merenungkan kehidupan secara jujur, mempertanyakan nilai-nilai yang kita anut, dan merumuskan kembali apa yang benar-benar penting bagi kita. Dalam hal ini, kebosanan menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia.

Secara keseluruhan, Zaratustra dalam ajarannya mengajarkan bahwa kebosanan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, ia bisa menjadi sumber kekuatan untuk introspeksi, kreativitas, dan pencarian makna. Melalui kebosanan, kita belajar untuk berani menghadapi kekosongan dan menjadikannya sebagai peluang untuk menciptakan hidup yang lebih autentik dan bermakna. Dalam perjalanan ini, kebosanan dapat menjadi awal dari transformasi yang mendalam—sebuah sumber kekuatan untuk menemukan siapa kita dan apa yang sebenarnya kita inginkan dari hidup ini. Continue Reading

Bir, Kebebasan, dan Tauhid Sosial dalam Sudut Pandang Jean-Paul Sartre

Bir, Kebebasan, dan Tauhid Sosial dalam Sudut Pandang Jean-Paul Sartre

Oktober 14, 2024  

Dalam pandangan filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre, manusia dilihat sebagai makhluk yang sepenuhnya bebas. Kebebasan ini bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang membentuk eksistensi individu di dunia. Setiap pilihan yang dibuat seseorang mencerminkan kebebasannya, tetapi sekaligus menempatkan beban tanggung jawab yang berat karena setiap tindakan memiliki konsekuensi bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks ini, kita bisa memeriksa peran bir, baik sebagai simbol kebebasan individu maupun dalam hubungannya dengan tanggung jawab sosial yang lebih besar, seperti yang tercermin dalam konsep tauhid sosial.

Bir, sebagai minuman yang sering dihubungkan dengan kebebasan berekspresi dan relaksasi, bisa dipahami melalui lensa Sartrean sebagai salah satu bentuk manifestasi kebebasan manusia. Bagi sebagian orang, memilih untuk minum bir dalam situasi sosial adalah bentuk pernyataan kemandirian atas keputusan yang sepenuhnya personal. Dalam pergaulan, bir sering kali dianggap sebagai simbol keterbukaan, kejujuran, dan kesantaian, memungkinkan individu untuk "menjadi diri mereka sendiri" tanpa tekanan formalitas. Ini adalah bentuk otentisitas yang dirayakan dalam filsafat Sartre: manusia sebagai pencipta makna dalam dunia yang tidak memberikan makna objektif secara inheren.

Namun, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Sartre menegaskan bahwa kebebasan tanpa kesadaran akan tanggung jawab sosial adalah kebebasan yang kosong. Setiap tindakan seseorang, termasuk konsumsi bir, harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap orang lain. Di sinilah kita dapat membawa konsep **tauhid sosial** untuk menjembatani gagasan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Tauhid sosial mengajarkan bahwa setiap manusia, meskipun bebas, harus mengarahkan kebebasannya untuk menciptakan harmoni, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kebebasan tanpa kesadaran sosial bisa merusak tatanan bersama, sementara kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab justru memperkuat ikatan antarindividu dan menciptakan keadilan.

Dalam pengertian Sartrean, orang yang memilih untuk minum bir harus melakukannya dengan kesadaran penuh akan implikasi sosial dari tindakannya. Ini berarti bahwa konsumsi bir, meskipun bisa menjadi simbol kebebasan individu, harus tetap dalam batasan yang tidak merusak harmoni sosial atau melukai kesejahteraan orang lain. Sartre akan menganggap bahwa seseorang yang dengan sadar melanggar batas-batas ini, seperti minum berlebihan hingga menyebabkan kerusakan, sedang menyangkal tanggung jawabnya sebagai makhluk yang bebas dan sadar.

Sebaliknya, dalam kerangka **tauhid sosial**, kebebasan manusia yang sejati adalah kebebasan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan. Tauhid sosial menuntut individu untuk tidak hanya memikirkan kepuasan diri sendiri, tetapi juga kepentingan bersama. Jadi, bir dalam perspektif ini mungkin dapat tetap dinikmati, tetapi dengan kesadaran bahwa konsumsi harus dilakukan dengan tanggung jawab sosial yang penuh.

Bagi Sartre, tindakan individu adalah cerminan dari pilihan eksistensial yang mendalam. Dengan demikian, pilihan untuk minum bir bukanlah sekadar soal mengikuti tradisi atau budaya, melainkan tindakan yang sepenuhnya terhubung dengan kebebasan seseorang untuk membentuk makna dan eksistensi dirinya. Namun, dengan kebebasan itu datanglah tanggung jawab moral: bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain? Tauhid sosial menambahkan dimensi ini, mengingatkan bahwa tindakan individu, apa pun bentuknya, harus mempertimbangkan efeknya terhadap komunitas yang lebih luas.

Dalam kesimpulan, melalui sudut pandang Sartre, bir dapat dilihat sebagai simbol kebebasan individu, tetapi juga ujian tanggung jawab sosial. Seseorang yang memilih untuk mengonsumsi bir harus melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa kebebasannya tidak terlepas dari kewajiban moral untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Di sinilah tauhid sosial dan eksistensialisme Sartre bertemu: keduanya mengakui kebebasan manusia, tetapi menuntut bahwa kebebasan tersebut digunakan untuk tujuan yang lebih besar, demi kesejahteraan bersama. Continue Reading

Generasi 90-an dan Warisan Kelam G30S/PKI: Krisis Literasi dan Trauma Kekerasan

Generasi 90-an dan Warisan Kelam G30S/PKI: Krisis Literasi dan Trauma Kekerasan

Oktober 01, 2024  

Tragedi G30S/PKI adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia, yang  dampaknya tidak hanya terbatas pada perubahan politik, tetapi juga pada pembentukan memori kolektif bangsa. Pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Suharto, narasi resmi tentang peristiwa ini disebarkan melalui berbagai media, yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan dengan menanamkan rasa takut dan kebencian terhadap kelompok yang dianggap berseberangan dengan negara. Media, terutama film, menjadi alat utama untuk mengontrol persepsi masyarakat. Film “Pengkhianatan G30S/PKI” yang diputar secara rutin di sekolah-sekolah dan televisi nasional pada akhir 80-an hingga awal 90-an menjadi simbol dari propaganda tersebut. Film ini menggabungkan elemen kekerasan dan dramatisasi visual yang mendalam, meninggalkan dampak psikologis yang besar, khususnya bagi generasi yang tumbuh besar pada masa itu.

Dalam konteks sosiologis, tragedi ini tidak hanya dilihat sebagai peristiwa sejarah yang perlu diingat, tetapi juga sebagai alat untuk menanamkan ideologi. Proses penanaman ideologi ini melibatkan penggunaan media secara sistematis untuk memengaruhi persepsi masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh ahli sejarah, Benedict Anderson, dalam karyanya _Imagined Communities_, negara memiliki kemampuan untuk membentuk memori kolektif melalui kontrol terhadap narasi sejarah. Menurut Anderson, "Negara tidak hanya menciptakan sejarah, tetapi juga menciptakan cara masyarakat untuk mengingatnya." Pemutaran film "Pengkhianatan G30S/PKI" merupakan contoh konkret dari upaya tersebut, di mana negara mengendalikan cara generasi muda memaknai peristiwa tragis ini.

Generasi 90-an yang tumbuh dengan tontonan rutin film tersebut mengalami trauma visual yang mendalam. Film tersebut secara grafis menampilkan kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilihat secara berulang kali oleh anak-anak dan remaja tanpa adanya bimbingan kritis dari orang tua maupun guru. Pada masa itu, media menjadi alat tunggal untuk mengkonstruksi realitas, dan generasi muda tidak diberikan ruang untuk meresapi atau mempertanyakan kebenaran yang ditampilkan. Trauma yang dihasilkan dari paparan kekerasan ini berdampak pada cara generasi 90-an memandang kekerasan dan sejarah.

Seperti yang diungkapkan oleh sejarawan Asvi Warman Adam, "Narasi tentang G30S/PKI adalah narasi yang dibuat oleh penguasa untuk tujuan politik. Dengan memonopoli narasi tersebut, masyarakat menjadi korban manipulasi sejarah yang membatasi mereka untuk berpikir kritis." Ketika narasi sejarah menjadi dogma yang tidak bisa digugat, kemampuan masyarakat untuk mengembangkan literasi kritis pun terhambat. Krisis literasi kritis yang melanda Indonesia pada masa Orde Baru ini berakar dari pembatasan akses terhadap informasi yang beragam dan kebebasan akademis. Sekolah-sekolah hanya mengajarkan satu versi sejarah tanpa memberikan ruang untuk diskusi atau penelusuran alternatif.

Selain itu, krisis literasi ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap bacaan yang beragam. Buku-buku sejarah yang tersedia di sekolah maupun perpustakaan umumnya merupakan buku yang disetujui oleh pemerintah dan hanya memberikan satu sudut pandang. Di masa Orde Baru, perdebatan tentang sejarah G30S/PKI tidak dimungkinkan, karena siapa pun yang mencoba untuk mempertanyakan narasi resmi akan dianggap sebagai simpatisan komunis. Hal ini mengakibatkan matinya kebebasan akademis dan literasi kritis, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka diajarkan untuk menerima informasi secara pasif tanpa ada ruang untuk refleksi atau pertanyaan.

Selain trauma sejarah, generasi 90-an juga menghadapi eksposur yang berlebihan terhadap kekerasan visual, yang tidak hanya datang dari film propaganda negara tetapi juga dari berbagai media hiburan. Maraknya film-film aksi dan horor yang menggambarkan kekerasan secara grafis turut membentuk ambang batas generasi ini terhadap representasi kekerasan. Mereka menjadi terbiasa dengan gambar kekerasan tanpa memiliki kemampuan kritis untuk menganalisis dampaknya terhadap psikologi atau moralitas. Kombinasi antara propaganda kekerasan negara dan media hiburan yang sadis menciptakan generasi yang kurang peka terhadap kekerasan tetapi juga kurang memiliki alat kritis untuk memaknainya.

Generasi 90-an, sebagai produk dari perpaduan trauma visual dan krisis literasi kritis, memberikan kita gambaran tentang bagaimana negara bisa menggunakan media untuk membentuk kesadaran sosial, sekaligus melanggengkan kekerasan struktural. Trauma yang dihasilkan dari film propaganda dan minimnya kemampuan kritis untuk memeriksa ulang sejarah merupakan warisan yang masih dirasakan hingga hari ini. Penting bagi kita, sebagai masyarakat modern, untuk mendorong pendidikan literasi kritis, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka dapat memahami sejarah secara lebih objektif dan reflektif, serta membangun kesadaran akan pentingnya diversifikasi sumber informasi.

Menyadari bahwa sejarah sering kali ditulis oleh penguasa, kita harus mengajarkan generasi berikutnya untuk selalu bersikap kritis terhadap narasi-narasi tunggal dan berusaha untuk mencari perspektif yang lebih luas. Seperti yang dikatakan oleh George Orwell, “Siapa yang menguasai masa lalu, menguasai masa depan; siapa yang menguasai masa kini, menguasai masa lalu.” Dengan mengajarkan generasi muda untuk mempelajari sejarah secara kritis, kita memberi mereka kekuatan untuk tidak menjadi korban manipulasi politik dan propaganda.

Continue Reading